Golkar Dorong Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Transparan

APBD harus dilaksanakan dengan akuntabel serta mampu memenuhi janji-janji pemerintahan yang terpilih.

Golkar Dorong Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Transparan
Dok. DPR
Anggota Komisi II DPR RI Hetifah mengingatkan Pemerintah Harus Lebis Serius Tangani Tata Ruang Kota di Hari Tata Ruang Nasional, Jakarta (08/11/2016). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - APBD harus dilaksanakan dengan akuntabel serta mampu memenuhi janji-janji pemerintahan yang terpilih.

Sebab, APBD merupakan instrumen pembangunan yang menjadi dasar kesejahteraan masyarakat.

"Melalui workshop legislatif ini kami ingin membangun komitmen dan semangat untuk menyusun, mengelola dan mengawasi penggunaan keuangan daerah secara profesional, transparan dan bertanggungjawab," ujar Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, di Jakarta dalam Workshop Nasional Legislatif Partai Golkar, Selasa (5/12/2017).

Baca: Angkot Tabrak Sepeda Motor Lalu Terjun ke Jurang di Puncak, Penumpang Alami Luka

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari politik legislasi Partai Golkar yang menjadi acuan bagi seluruh anggota Legislatif Partai Golkar seluruh Indonesia.

Sementara itu, Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo mengatakan agar APBD dipergunakan untuk menggerakkan kegiatan produktif sesuai dengan potensi daerah.

"Untuk itu perlunya membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, terpercaya dan baik dengan mempergunakan pembiayaan dari APBD untuk pelayanan publik atau APBD pro rakyat," kata Hadi.

Menurutnya, APBD yang menjadi pedoman pembangunan harus disusun dengan partisipatif dan transparan. Penyusunan juga perlu memperhatikan asas kepatutan, rasionalitas dan kebermanfaatan bagi masyarakat.

Baca: Warga Kesal Pria Bugil di Kawasan Istana Cipanas, Dikasih Baju Lalu Dilepas Lagi

"Tapi yang tak kalah penting, kebijakan-kebijakan yang hendak diambil juga perlu disinkronkan dengan kebijakan nasional. Sehingga tidak tumpang tindih dalam pelaksanaan," tambahnya.

Hadi juga menyebutkan, Kemendagri telah berupaya keras dalam mengatasi berbagai permasalahan penyusunan hingga implementasi APBD yang disebabkan regulasi dan birokrasi yang buruk, kegagalan desentralisasi hingga penegakan hukum yang lemah.

"Kami mencoba mengatasi berbagai permasalahan dengan mendorong sistem e-planning, penguatan PTSP, mendorong e-government, smart city, peningkatan kapasitas APIP, hingga bekerjasama dengan KPK dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.

Editor: Ferdinand Waskita
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved