Kaleidoskop 2017

Di Tahun 2017, Fadli Zon Sebut Sekutu Pemerintah Diistimewakan, Lawan Politik Dikriminalisasi

Kesimpulan itu dikemukakannya sebagai Catatan Akhir Tahun 2017 dalam bidang Hukum.

Di Tahun 2017, Fadli Zon Sebut Sekutu Pemerintah Diistimewakan, Lawan Politik Dikriminalisasi
Tribunnews.com/ Wahyu Aji
Fadli Zon 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai hukum kini semakin menjadi alat kekuasaan, sehingga akhirnya gagal memenuhi tuntutan keadilan.

Kesimpulan itu dikemukakannya sebagai Catatan Akhir Tahun 2017 dalam bidang Hukum.

Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini tercantum jelas pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Ini adalah pasal pertama konstitusi kita. Jadi, penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat), disebut di bagian paling awal konstitusi, sesudah konstitusi kita menegaskan soal bentuk negara dan pentingnya kedaulatan rakyat.

Ini menunjukkan desain konstitusi kita tak menghendaki Indonesia menjadi negara kekuasaan. Kehidupan berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum.

“Sayangnya, sepanjang 2017 saya memperhatikan negara kita justru makin bergerak ke arah negara kekuasaan. Pemerintah telah menjadikan hukum sebagai instrumen kekuasaan, bukan instrumen menegakkan keadilan. Berbagai survei tentang kinerja pemerintahan Jokowi, misalnya, selalu menempatkan hukum, selain ekonomi, sebagai sumber utama ketidakpuasan masyarakat," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/12/2017).

Baca: Kata Kapolri, Polisi yang Berpolitik Wajib Mengundurkan Diri

Fadli menuturkan, akan sangat berbahaya jika hukum dijadikan alat kekuasaan, karena hal ini akan menjatuhkan wibawa hukum di hadapan masyarakat.

Pemerintah seharusnya menyadari jika keadilan hukum merupakan salah satu alat untuk menciptakan stabilitas dan kohesi sosial.

Itu sebabnya pemerintah tak boleh melakukan politisasi hukum. Adanya standar ganda dalam bidang penegakkan hukum bisa mengancam kohesi sosial dan melonggarkan tenun kebangsaan.

Halaman
123
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved