Golkar Diharapkan Tak Pilih Politisi Pendukung Hak Angket KPK Jadi Ketua DPR

Partai Golkar berencana mengajukan pengganti Ketua DPR pada awal Januari ini.

Golkar Diharapkan Tak Pilih Politisi Pendukung Hak Angket KPK Jadi Ketua DPR
Harian Warta Kota/Harian Warta Kota
GUGAT PUTUSAN HAKIM - Massa dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (1/10). Aksi yang bertajuk 'Indonesia Berkabung' tersebut untuk menggugat keputusan hakim tunggal praperadilan PN Jakarta Selatan Cepi Iskandar yang membatalkan status tersangka Setya Novanto dalam kasus korupsi KTP-el, sekaligus untuk mendukung KPK agar mengeluarkan sprindik baru untuk Setya Novanto. Warta Kota/henry lopulalan 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar berencana mengajukan pengganti Ketua DPR pada awal Januari ini.

Golkar akan menggelar rapat pleno terlebih dahulu untuk menentukan sosok yang pantas memimpin DPR.

Deputi Pekumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi dalam diskusi di kawasan Setiabudi, Kuningan, Jakarta, Selasa, (2/1/2017) mengatakan pemilihan Ketua DPR akan alot.

Golkar akan selektif dalam menentukan kadernya duduk memimpin parlemen.

‎"Ini akan sangat berbeda dengan pemilihan Ketum partai, kalau itu kepentingan partai, pemilihan pimpinan DPR, Fraksi Golkar akan concern‎," katanya.

Meskipun penunjukan Ketua DPR menjadi ranah partai golkar, menurut Veri, publik tetap harus mengawalnya. Sehingga Ketua DPR yang baru nanti dapat sesuai dengan‎ harapan publik.

Baca: Kue mochi, camilan Jepang yang sering mematikan

Veri mengatakan pihaknya membentuk‎ koalisi masyarakat sipil untuk mengawal pemilihan ketua DPR.

Koalisi masyarakat sipil menyatakan petisi mendukung slogan baru 'Golkar Bersih' sebagai tekad Golkar untuk menjadi salah satu partai yang mendukung gerakan antikorupsi.

"Slogan tersebut sudah semestinya terwujud dalam praktik politik partai Golkar, maupun di internal maupun eksternal partai, agar slogan bersih tak hanya menjadi slogan semata. Salah satunya dibuktikan dalam penentuan pimpinan DPR pengganti sebagai wakil dari fraksi Golkar," tuturtnya.

Veri berharap untuk Ketua DPR, Partai Golkar menyodorkan sosok yang tidak memiliki rekam jejak pidana, khususnya korupsi.

Selain itu bukan merupakan bagian dari pendukung Pansus Angket DPR untuk KPK.

"Tidak mendukung pelemahan KPK dan memeiliki kemampuan mendengar dan memiliki kelapangan hati dalam menerima kritik," pungkasnya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved