Pemerintah Daerah Instansi Terbanyak Dilaporkan ke Ombudsman RI Selama 2017

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Daerah (Pemda) instansi yang paling banyak dilaporkan kepada Ombdusman Republik Indonesia selama tahun 2017.

Laporan masyarakat terkait Pemerintah Daerah berjumlah 3.247. Angka tersebut jauh di atas kepolisian yang berada di urutan kedua dengan jumlah 1.041 laporan.

Ketua Ombudsman RI Amzulian Rivai mengatakan tingginya laporan tersebut karena itu karena merupakan akumulasi dari laporan-laporan dari seluruh perwakilan Ombdusman di 33 provinsi yang ada di Indonesia.

Selain sebagai instansi yang paling banyak dilaporkan, Pemerintah Daerah juga menjadi instansi yang paling tidak patuh terhadap rekomendasi Ombudsman RI.

"Ini akmulasi karena kan seluruh pemerintah daerah yang ada pewakilan data itu masuk ke pusat. Ini yang kemudian menyebabkan jumlahnya jadi tinggi," kata Amzulian di kantornya, Jakarta, Jumat (5/1/2017).

Baca: Ombudsman Kritik Perwira TNI dan Polri yang Maju Pilkada

Ketidakpatuhan itu tercermin dari survei yang dilakukan yakni sebanyak Pemerintah Daerah di level Kabupaten berada di zona merah sebanyak 44,85 persen alias paling tidak patuh sementara untuk Kota berada di 17,7,8 persen sementara provinsi 27,27 persen.

Amzulian sangat menyayangkan hasil survei tersebut karena yang disurvei sebenarnya adalah hal-hal yang sepele misalnya standar pelayanan yang meliputi 12 item seperti standar operating procedural (SOP).

Jika survei dilakukan pada materi, Amzulian khawatir jumlahnya bisa bertambah.

"Kalau persyaratan formal saja belum dipenuhi, ini belum masuk materi," kata dia.

Selain pemerintah daerah dan kepolisian, intansi terbanyak berturut-turut dilaporkan adalah instansi pemerintah atau kementerian sejumlah 795 laporan, Badan Pertanahan Nasional 559 laporan, BUMN/BUMD 543 laporan dan lain-lain.