Jumat, 14 November 2025

Pengamat Duga Kepentingan Politik Pilpres 2019 Jadi Alasan Jokowi Pertahankan Airlangga

Menurut Said, Presiden dapat dianggap telah melakukan tindakan yang kurang pantas.

Editor: Johnson Simanjuntak
POROS JAKARTA
Said Salahudin 

Sebagai pembentuk hukum, sudah barang tentu Presiden memiliki kewajiban untuk menjamin hukum yang dibuatnya memiliki kepastian.

"Jadi kalau sudah ditetapkan 'policy' larangan rangkap jabatan, maka demi terwujudnya asas kepastian hukum Presiden hendaknya memberlakukan kebijakan itu selama dia memerintah," jelasnya.

Nah, pada kasus Airlangga ini asas kepastian hukum dari kebijakan Presiden tidak bisa dirasakan.

Selain itu, kebijakan penghapusan larangan rangkap jabatan khusus kepada Airlangga ini memunculkan kesan Presiden telah 'menganakemaskan' Ketua Umum Partai Golkar itu dengan cara memberikan suatu keistimewaan atau 'privilege'.

Perlakuan khusus Presiden ini pada gilirannya bisa memantik kecemburuan diantara anggota kabinet yang lain. Menteri dari unsur parpol yang lain akan merasa tidak diperlakukan secara sama oleh Presiden.

"Sebab saat mereka dulu ditarik ke Istana, Presiden meminta mereka mundur dari kepengurusan parpolnya," ucapnya.

"Mereka akan berpikir mengapa terhadap sesuatu yang sama, Presiden memperlakukannya secara berbeda. Padahal suatu perlakuan yang berbeda terhadap suatu hal yang sama tergolong sebagai bentuk diskriminasi yang memunculkan ketidakadilan," jelasnya lebih lanjut.

Hal ketiga yang bisa dibaca dari keputusan Presiden mempertahankan Airlangga adalah dari perspektif politik.

Argumentasi Presiden bahwa posisi Menperin yang dijabat Airlangga akan berisiko jika diganti oleh pejabat lain di sisa periode pemerintahan ini sebetulnya agak sulit diterima.

Mengapa?

Sebab bongkar-pasang anggota kabinet merupakan hal yang lazim dilakukan bahkan hingga di detik-detik akhir suatu pemerintahan.
Sepanjang ada alasan pembenar, Presiden tidak memiliki hambatan apapun untuk mengganti para pembantunya.

Kalau Presiden beralasan bidang industri akan terganggu jika Airlangga diganti, bukankah dengan alasan yang sama sebetulnya Presiden bisa saja mempertahankan Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI beberapa waktu yang lalu, misalnya.

"Jadi saya kira ada faktor lain yang coba disembunyikan Presiden dibalik alasannya mempertahankan Airlangga," jelasnya.

"Sepertinya ini terkait dengan strategi Presiden yang ingin mempertahankan posisinya untuk periode berikutnya.

Untuk bisa memenangkan Pilpres 2019, Presiden sudah barang tentu memerlukan Golkar yang saat ini dipimpin Airlangga," imbuhnya.

Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved