Kesiapan Industri Asuransi Mengasuransikan Barang Milik Negara

Perhatian utama dalam ABMN adalah terhadap ketersediaan perlindungan atas risiko katastrofe sehingga perlu didesain program ABMN

Kesiapan Industri Asuransi Mengasuransikan Barang Milik Negara
HaloMoney
ilustrasi asuransi 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mengantisipasi adanya kerugian yang timbul akibat bencana alam, pada tanggal 30 Desember 2016 Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 247/PMK.06/2016 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Negara.

Dalam PMK itu, sebenarnya telah diatur tentang tata cara pengasuransian BMN, penatausahaan, kewenangan dan tanggung jawab, namun masih secara garis besarnya saja.

Oleh karenanya, dianggap masih memerlukan pedoman untuk pelaksanaannya yang akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya.

Dirjen Kekayaan Negara, Issa Rachmatarwata, untuk penyusunan pedoman pelaksanaan, perlu juga diketahui tentang persiapan industri asuransi dalam mengasuransikan Barang Milik Negara (BMN) ini.

"Perlu forum pertukaran informasi antara pengelola BMN yaitu Dirjen Kekayaan Negara tertanggung dengan pelaku asuransi sebagai penanggung serta pemangku kepentingan lainnya," kata Issa Rachmatarwata dalam workshop yang diselenggarakan bersama dengan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), PT Reasuransi MAIPARK Indonesia  dan PT Jasa Indonesia (Jasindo).

Baca: KPK Periksa Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Layanan Pengadaan

Dari workshop menyimpulkan, ABMN merupakan langkah baru dalam mengelola kekayaan negara di mana negara telah memberikan kepercayaan kepada industri asuransi untuk ikut membantu pengelolaan BMN, apalagi mengingat BMN memerlukan perlindungan yang optimal.

Perhatian utama dalam ABMN adalah terhadap ketersediaan perlindungan atas risiko katastrofe sehingga perlu didesain program ABMN yang dapat mengakomodasikan kebutuhan pemerintah secara baik dan tepat.

Juga diperlukannya terus dilakukan diskusi dan pertukaran informasi antara pemerintah dengan pelaku industri asuransi dalam rangka menyusun program ABMN yang optimal meliputi desain produk, desain program, pengadaan dan lainnya.

Dadang Sukresna, selaku Ketua AAUI mengatakan workshop ini, merupakan perwujudan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan dalam mengasuransikan BMN, seperti yang diharapkan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen DJKN) dan juga kesiapan industri industri asuransi, sehingga dapat disusun program yang lebih efektif, efisien dan objektif .

Halaman
12
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved