Breaking News:

Pimpinan DPR Minta Komisi III Undang Polri, KPK, Kejaksaan dan Mitra Lain Susun RUU Penyadapan

Pasalnya menurut Ketua DPR, Bambang Soesatyo, RUU Penyadapan merupakan RUU inisiatif wakil rakyat.

lemonadeillustration.com
Ilustrasi penyadapan. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Komisi III DPR mengundang KPK, Polri, Kejaksaan, serta institusi terkait untuk memulai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan.

Pasalnya menurut Ketua DPR, Bambang Soesatyo, RUU Penyadapan merupakan RUU inisiatif wakil rakyat.

"Meminta Komisi III untuk segera membicarakan masalah terkait dengan mengundang KPK, Polri, Kejaksaan, serta institusi lain yang memiliki kepentingan melakukan penyadapan," ujar politikus Golkar ini kepada Tribunnews.com, Jumat (9/2/2018).

Mengundang mitra-mitra terkait penyadapan ini penting menurut Bamsoet, demikian sapaannya, agar mengkaji kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi tersebut.

"Sehingga dapat dijadikan rekomendasi saat penyusunan pasal-pasal dalam RUU oleh DPR," katanya.

Baca: Anies Sempat Masuk ke Rumah Salah Seorang Warga Cililtan

Selain itu Pimpinan DPR juga mendorong Komisi III untuk segera melakukan langkah-langkah lebih lanjut mengenai Perkembangan pembahasan RUH tersebut, mengingat penugasan pembahasan terhadap RUU tersebut berada di Komisi III DPR.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menjelaskan usulan adanya RUU Penyadapan berangkat dari belum lengkapnya aturan mengenai penyadapan dalam Undang-undang Tipikor. Baik itu mekanisme penyadapan serta objek yang harus disadap.

"Ada juga yang inginkan, ini ada satu usulan dari RUU tentang penyadapan bagaiman mekanisme penyadapan, siapa yang harus disadap, karena ini kan erat kaitannya dengan ham. Tapi juga erat kaitannya dengan penyelidikan-penyelidikan dari tindak pidana, baik tindak pidana korupsi maupun lainnya," katanya.

Menurutnya RUU penyadapan Masih jauh. Sekarang ini DPR sedang fokus membahas Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Sedangkan tentunya dibahas di dalam sesuatu yang lebih fokus seperti tadi KUHP kalau KUHP ini sudah cukup lama dan sudah cukup akan mendekati finalisasi. Tp kalau ruu penyadapan belum sampai ke arah situ," katanya.(*)

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved