Breaking News:

Pilkada Serentak

90 Persen Pasangan Kepala Daerah Hasil Pilkada Pecah Kongsi

Secara umum saya mengamati mereka berpasangan itu tidak karena suka sama suka tapi karena terpaksa.

zoom-inlihat foto 90 Persen Pasangan Kepala Daerah Hasil Pilkada Pecah Kongsi
/TRIBUNNEWS.COM/YOGI GUSTAMAN
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Djohermansyah Djohan , Jumaat (13/5/2011)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, mengungkapkan bahwa sekira 90 persen kepala daerah hasil Pilkada pecah kongsi dengan wakilnya.

Djohermansyah mengungkapkan bahwa hal tersebut dikarenakan pasangan tersebut dipasangkan karena keterpaksaan atau dikawinkan paksa.

"Secara umum saya mengamati mereka berpasangan itu tidak karena suka sama suka tapi karena terpaksa. Jadi kalau itu yang terjadi saya sudah bisa mengira selanjutnya pecah kongsi kembali," ujar Djohermansyah di Gado-gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Jakarta Pusat, Sabtu (10/1/2018).

Dirinya memaparkan bahwa sejak Pilkada 2005 hingga hingga 2014, banyak kepala daerah yang berkonflik dengan wakilnya sendiri.

"Kami mencatat waktu saya masih di Kemendagri dari kita Pilkada 2005, itu 94 persen pecah kongsi, 6 persen saja yang tidak pecah kongsi. Jumlahnya 971 pecah kongsi, yang tidak pecah kongsi 77. Itu 2005 sampai 2014," ungkap Djohermansyah.

Baca: Deklarasi Bawaslu dan Parpol Pengusung Kepala Daerah Lawan Politik Uang dan Politisasi Sara

Menurutnya konflik itu biasanya terjadi karena kepala daerah dan wakilnya sama-sama berasal dari partai politik. Sehingga keduanya dipasangkan karena kesepakatan politik belaka.

Namun kepala daerah yang berpasangan dengan wakil dari nonpartai atau birokrat biasanya lebih bisa bertahan lama.

"Itu faktornya wakilnya bukan dari partai politik, biasanya birokrat, mereka sudah terlatih loyal, dengan begitu mereka berhasil survive dan bisa berpasangan lagi," kata Djohermansyah.

Seperti diketahui, baru-baru ini terjadi beberapa kasus perselisihan antara Bupati dan Wakil Bupati.

Wakil Bupati Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Asrar Abdul Samad, melampiaskan kemarahannya di tengah upacara pelantikan pejabat eselon III yang dipimpin Bupati Aptripel Tumimomor, di Kolonodale, Jumat, 9 Februari 2018.

Sebelumnya, kasus serupa juga terjadi di Tolitoli, Sulawesi Tengah. Wakil Bupati Tolitoli Abdul Rahman H. Buding marah-marah dan naik ke atas panggung saat Bupati Mohammad Soleh sedang melantik pejabat fungsional dan struktural di gedung wanita Tolitoli.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved