Breaking News:

Pilkada Serentak

Yakin Jokowi Netral, PPP: Pejabat Negara Tidak Boleh Memihak

Pasangan calon yang mengikuti pilkada tidak boleh melibatkan aparat maupun lembaga negara, termasuk Presiden.

henry lopulalan/stf
DUDUKI DPP PPP - Politikus PPP Khairul Saleh ,Wakil Sekjen DPP PPP Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi Achmad Baidowi menunjukan surat kasasi dari Mahkamah Agung, di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (12/12). PPP kubu Romahurmuzy menduduki kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, setelah Mahkamah Agung menolak kasasi PPP kubu Djan Faridz dalam kasasi dengan nomor perkara 504K/TUN/2017. WARTA KOTA/Henry Lopulalan 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap menyoroti adanya pihak yang menilai Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bisa saja tidak netral dalam Pilkada serentak 2018.

Menurut Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi, partainya meyakini Jokowi selalu menunjukkan sikap netralitas dalam kontestasi pilkada apapun, seperti pada Pilkada DKI sebelumnya.

Ia juga menegaskan bahwa ada aturan yang melarang keberpihakan tersebut dan itu tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016.

Pasangan calon yang mengikuti pilkada tidak boleh melibatkan aparat maupun lembaga negara, termasuk Presiden.

"Dalam UU 10/2016 sudah jelas dan nyata, bahwa pejabat negara tidak boleh memihak dan menyalahgunakan kewenangan untuk pilkada," ujar Baidowi, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/3/2018).

Pelarangan penggunaan gambar dalam alat peraga kampanye pun juga menegaskan bahwa Jokowi, kata Baidowi, menunjukkan bahwa apa yang dianggap sejumlah pihak selama ini adalah salah.

Baca: KPK Harusnya Segera Jadikan Tersangka Perserta Pilkada Terindikasi Korupsi

"Bahkan paslon pun dilarang memasang foto Presiden-Wapres di alat peraga kampanye," jelas Baidowi.

Baidowi pun menyambut positif terkait pelarangan tersebut.

Menurutnya, apa yang ditetapkan UU dan KPU merupakn hal yang benar karena bertujuan untuk menampilkan pilkada yang adil, sekaligus untuk menjaga kehormatan Presiden.

Halaman
12
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved