Perludem: OTT KPK Terhadap Calon Kepala Daerah Jangan Dianggap Kriminalisasi

Direktur Perludem, Titi Anggraini, mendukung upaya KPK memberantas korupsi dengan cara melakukan penangkapan terhadap calon kepala daerah.

KOMPAS.com/Nabilla Tashandra
Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Perludem, Titi Anggraini, mendukung upaya KPK memberantas korupsi dengan cara melakukan penangkapan terhadap calon kepala daerah.

Menurut dia, upaya itu dapat menyelamatkan masyarakat dengan publik yang lebih besar sehingga daerah tidak kemudian jatuh ke orang-orang yang diproses hukum.

Baca: Datang ke Polisi, Deni Mengaku Refleks Lempar Rokok ke Orangutan di Kebun Binatang Bandung

"Jadi OTT KPK jangan dianggap sebagai kriminalisasi atau konspirasi politik. Sebab ini penegakan hukum," tutur Titi Anggraini, kepada wartawan, Jumat (9/3/2018).

Dia menjelaskan, proses hukum kepada calon kepala daerah dapat menjadi pembelajaran dan referensi bagi pemilih untuk menentukan hak pilih.

Dia menilai lebih baik sejak awal pemilih mengetahui calon bermasalah secara hukum daripada salah pilih dan membiarkan orang bermasalah menyelenggarakan daerah.

"Jadi soal upaya hukum KPK memang tidak boleh ditunda. Jadi, saya rasa ini adalah penyelematan demokrasi lokal dan harus menjadi pelajaran bagi calon kepala daerah-calon kepala daerah lain," kata dia.

Dia menambahkan selama proses penegakan hukum itu KPK tidak bermain-main secara politik, sebab akan berisiko kalau sampai masuk ke pusaran politik.

"Dan ternyata selama ini upaya hukum KPK mampu untuk mereka buktikan di muka pengadilan," tambahnya.

Berita Populer
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved