Breaking News:

Kuasa Hukum Sebut Tuntutan Jaksa terhadap Nur Alam Mengabaikan Fakta Persidangan

"Banyak ketidak-akuratan yang disajikan dalam laporannya yang terungkap di persidangan," tegas Didi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, (15/3/2018).

TRIBUNNEWS/HERUDIN
Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif Nur Alam menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/10/2017). Berkas perkara Nur Alam terkait kasus penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2008 hingga 2014 telah lengkap dan siap untuk disidangkan. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kuasa Hukum Nur Alam, Didi Supriyanto menyatakan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya mengabaikan fakta persidangan, diantaranya mengenai penghitungan kerugian negara.

Menurut Didi, fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa Basuki Wasis, ahli yang menghitung kerugian akibat kerusakan lingkungan, yang laporannya dipergunakan sebagai salah satu dasar bagi KPK untuk menuntut pidana penjara terhadap Nur Alam selama 18 tahun karena telah merusak lingkungan yang berakibat negara dirugikan 2,7 triliun, tidak dapat mempertanggungjawabkan validitas laporannya.

"Banyak ketidak-akuratan yang disajikan dalam laporannya yang terungkap di persidangan," tegas Didi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, (15/3/2018).

Didi memaparkan, bukti ketidak-akuratan yang dipaparkan oleh Basuki Wasis adalah soal kerusakan tambang ketika masa tambang itu masih berlangsung karena diminta menghitung oleh KPK.

Baca: Hacker Surabaya Serang LA, Bikin Geram Departemen Kehakiman AS

Padahal menurut aturan dan teorinya, penilaian itu dilakukan etika masa tambang telah berakhir.

Atas kesesatan yang disajikan dalam laporannya tersebut, ungkap Didi, Nur Alam telah menuntut Basuki Wasis melakukan perbuatan melanggar hukum di Pengadilan Negeri Cibinong dengan register perkara nomor 47/Pdt.G/2018/PN.Cbl.

Masih menurut Didi, ‎tuntutan ini merupakan kasus tuntutan kesekian kalinya yang dilakukan oleh seorang Terdakwa terhadap Basuki Wasis.

Sebelumnya Basuki Wasis juga pernah dituntut oleh seorang terdakwa terkait dengan hasil laporannya sebagai ahli yang salah.

"Hal ini semakin menunjukkan tidak kredibelnya ahli, namun tetap digunakan KPK," terang Didi.

Halaman
12
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved