Breaking News:

Generasi Milineal Dinilai Perlu Berpartisipasi di Tahun Politik

Pemuda Muslimin Indonesia menggelar Seminar Nasional bertema Tantangan Demokrasi dan Politik di Era Milenial.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Sanusi
Glery
Pemuda Muslimin Indonesia menggelar Seminar Nasional bertema Tantangan Demokrasi dan Politik di Era Milenial. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemuda Muslimin Indonesia menggelar Seminar Nasional bertema Tantangan Demokrasi dan Politik di Era Milenial. Acara berlangsung di Hotel Sahati, Jakarta Selatan, pada Jumat (30/3/2018).

Hadir sebagai pembicara, Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Rocky Gerung, S.S, Fauzan Ali Rasyid, Peneliti Senior LIPI bidang Politik Nasional, Firman Noor, dan Viryan Azis, Komisioner KPU RI.

Ketua Pemuda Muslimin Indonesia, Muhtadin Sabili, mengatakan masyarakat Indonesia khususnya generasi milenial belum memiliki pengertian politik yang standar. Menurut dia, banyak tafsir maupun defnisi politik di kepala generasi milenial.

"Kami ingin mendapatkan gambaran apa itu politik yang sebenarnya di negeri hari ini. Apa yang sebenarnya berlangsung dan dari demokrasi ini kemana arahnya," tutur Muhtadin, Jumat (30/3/2018).

Melalui kegiatan itu, dia mengharapkan mendapatkan satu kesepakatan generasi milenial memiliki satu pemahaman serta berperan aktif. Setidaknya politik itu tidak hanya bisa diartikan sebagai partisan.

Menurut dia, politik praktis tidak harus ikut parpol atau mendukung calon-calon tertentu. Ini juga setidaknya berkembang hoax, black campaign, dan fitnah sehingga ini bisa merusak persatuan masyarakat khususnya generasi muda karena pilihan politik berbeda.

Untuk meningkatkan partisipasi politik generasi milenial, dia mengaku membina para kader di berbagai level organisasi mulai dari tingkat pusat kemudian propinsi sampai tingkat kelurahan.

Cara ini dilakukan untuk setidaknya dalam waktu dekat dapat menjadi stabilisator dinamisator dan cooling system. Dari suasana poltik yang hari ini berkembang.

"Sehingga anak muda memang harus disadarkan poltik itu bukan cuma militan kepala daerah memilih partai tidak sesederhana itu. Kita tidak sepakat juga 2018-2019 dianggap tahun poltik. Biasa saja itu," ujarnya.

Dia menambahkan, program-program itu akan dilanjutkan di setiap provinsi dan kabupaten. Kerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti KPU, Bawaslu pemerintah daerah, kepolisian dan TNI yang memiliki persepsi sama supaya bangsa tidak terpecah-pecah karena pilihan politik.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved