Breaking News:

KPK Bentuk Komite Advokasi Daerah untuk Pencegahan Korupsi di Sektor Swasta

Wadah yang dinamakan Komite Advokasi Daerah (KAD) ini dibentuk di Aula Raja Inal, Pemprov Sumut, Rabu (25/4/2018).

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang (kanan) didampingi Plt Jubir KPK Yuyuk Andiati (kiri) memberikan keterangan terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bandung Barat saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (11/4/2018). Dari OTT tersebut, KPK menetapkan empat tersangka yakni Bupati Bandung Barat Abubakar, Kepala Badan Kepegawaian Bandung Barat Asep Hikayat, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bandung Barat Weti Lembanawati dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bandung Barat Adiyoto dan mengamankan barang bukti sebesar Rp 435 juta terkait dugaan suap kepentingan pilkada di Bandung Barat. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama KADIN dan pemerintah daerah Sumatera Utara membentuk wadah yang ditujukan untuk pencegahan korupsi di sektor swasta.

Wadah yang dinamakan Komite Advokasi Daerah (KAD) ini dibentuk di Aula Raja Inal, Pemprov Sumut, Rabu (25/4/2018).

Pada acara tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Ketua KADIN Sumut Ivan Iskandar Batubara, Plt. Sekda Provinsi Sumut Nouval Mahyar, Kepala Dinas Kominfo Sumut M. Fitriyus serta jajaran pejabat daerah.

Rencananya KAD dibentuk untuk mendorong aksi antikorupsi yang melibatkan aktor sektor swasta di daerah.

Ketua KADIN Sumut, Ivan Iskandar Batubara, mengucapkan terima kasih kepada KPK yang membantu meningkatkan iklim usaha

“Kami mengucapkan terima kasih kepada KPK yang tetap konsisten dalam mewujudkan komitmen tersebut. Kami ingin pengusaha bersama pemerintah dapat bersatu pembentukan karakter bangsa sehingga iklim usaha yang tidak hanya kondusif serta mampu menumbuhkan pengusaha baru,” ujar Ivan.

Baca: Advan i6 ‘Full View Display’ Dibanderol Rp 1,499 Juta

Dirinya meminta kepada pengusaha untuk tidak menjadi alat penguasa untuk mewujudkan keinginan sehingga menghalalkan segala cara.

"KADIN Sumut harus dapat mengubah mindset orang-orang tentang Sumut sehingga dapat menyiapkan generasi pengusaha yang lebih baik,” tegas Ivan.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menyampaikan bahwa pembentukan KAD merupakan keberlanjutan dari komitmen bersama KADIN dan KPK dalam membangun integritas sektor swasta.

“Daya saing merupakan hal wajib yg dimiliki oleh setiap manusia, karena daya saing adalah sesuatu berbeda yang dimiliki seseorang yg tidak dimiliki orang lain,” ujar Saut.

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved