RUU Terorisme

Delapan Fraksi Setuju Definisi Terorisme Memuat Motif Politik‎, Ideologi, dan Gangguan Keamanan

"Karena akomodasi semua kepentingan fraksi di DPR berdasarkan apsirasi yang disampaikan berbagai pihak dan elemen masyarakatterkair definisi terorisme

Rizal Bomantama/Tribunnews.com
Arsul Sani 

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat tim perumus (Timus) Panitia Khusus (Pansus) revisi Undang-undang nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menyepakati dua rumusan definisi terorisme.

Nantinya dua alternatif definisi tersebut akan dirapat plenokan bersama pemerintah untuk kemudian disepakati salah satunya.‎

Baca: Pengusaha Penyuap Wali Kota Kendari Didakwa Beri Suap Rp 4 Miliar dan Rp 2,8 Miliar

Alternatif satu yakni tidak mencantumkan muatan politik, ideologi, dan gangguan kemanan dalam definisi terorisme di dalam batang tubuh undang-undang.

Sementara alternatif dua tidak mencantumkan frasa tersebut dalam definisi.

"Jadi rapat timus yang merupakan bagian atau tim kecil pansus RUU terorisme hari ini menyepakati adanya dua rumusan definisi yang dijadikan alternatif satu dan dua dimana kemudian di rapat pleno pansus dengan pemerintah akan diputuskan, alternatif yang mana yang akan digunakan," ujar Anggota Pansus dari Fraksi PPP, Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (23/5/2018).

Baca: Moeldoko: Tugas Ali Mochtar Ngabalin Sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden

Menurutnya akan ada lobi-lobi politik untuk menentukan rumusan definisi yang akan dipilih.

Sejauh ini menurutnya ada delapan fraksi yang menginginkan rumusan frasa motif politik, ideologi, dan gangguan keamanan dimasukan ke dalam batang tubuh undang-undang, terkecuali dua fraksi yakni PDIP dan PKB.

"Hanya dua fraksi yang masih mempertahankan bahwa definisi itu tidak perlu ada frasa motif politik,ideologi dan gangguan keamanan yaitu PDIP dan PKB. Tapi delapan fraksi sudah sepakat untuk pilih alternatif," katanya.

Baca: Imbauan Sandiaga Terhadap Warga yang Hendak Menukarkan Uang Pecahan Kecil

Arsul berharap akan ada penjajakan komunikasi terhadap dua fraksi yang tidak setuju dengan pemuatan frasa tersebut, hingga sidang pleno, Kamis esok, (24/5/2018).

Sehingga kemudian seluruh fraksi di DPR RI menyepakati rumusan definisi tersebut.

"Karena akomodasi semua kepentingan fraksi di DPR berdasarkan apsirasi yang disampaikan berbagai pihak dan elemen masyarakatterkair definisi terorisme‎," katanya.

Penulis: Taufik Ismail
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved