Kasus First Travel

JPU Tegaskan Aset First Travel Semuanya Masuk Dalam Tuntutan

Bantahan ini terkait surat dari Pengurus Pengelolaan Aset Korban First Travel yang menyebut adanya aset yang belum terdata

JPU Tegaskan Aset First Travel Semuanya Masuk Dalam Tuntutan
Gita Irawan/Tribunnews.com
Terdakwa kasus penipuan biro perjalanan umroh First Travel pasangan Direktur Utama PT First Anugerah Karya Wisata Andika Surachman usai berunding dengan penasihat hukum setelah divonis 20 tahun penjara di samping Direktur PT First Anugerah Karya Wisata Anniesa Desvitasari Hasibuan yang divonis 18 tahun penjara dengan denda masing-masing Rp 10 miliar rupiah subsider 8 bulan kurungan. 

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Jaksa Penuntut Umum (JPU) perkara penipuan biro jasa Umrah First Travel, Heri Jerman membantah tudingan adanya aset First Travel yang belum dimasukkan dalam tuntutan.

Bantahan ini terkait surat dari Pengurus Pengelolaan Aset Korban First Travel yang menyebut adanya aset yang belum terdata.

Baca: Ini Alasan Majelis Hakim Menolak Mengembalikan Aset Milik Bos First Travel ke Jamaah

"Tidak ada yang tidak dimasukkan ke dalam tuntutan. Semuanya sudah sesuai dengan yang ada di berkas, sumpah!" kata Heri usai sidang vonis tiga bos First Travel di Pengadilan Negeri Depok, Cilodong, Depok, Rabu (30/5/2018).

Selain membantah, Heri mengaku belum tahu tentang surat yang ditujukan kepada majelis hakim PN Depok.

Surat itu sempat dibahas ketua majelis hakim Soebandi sebelum membacakan vonis terhadap tiga bos First Travel.

"Saya juga terkejut setelah di awal sidang itu ada penolakan yang semula tidak ada. Sampai tuntutan selesai pun kan tidak ada teriakan seperti itu. Saya tidak mengerti apa di balik ini," jelasnya.

Meski tidak mengetahui pasti jumlah aset yang sudah disita, Heri menegaskan seluruh aset yang disita tidak cukup untuk memberangkatkan Umrah para jemaah.

Dalam pernyataannya, Pengurus Pengelolaan Aset Korban First Travel menyebut tidak semua aset Andika disita.

"Aset-aset tersebut sangat berarti bagi jemaah karena dibeli dari uang jemaah Umrah First Travel. Namun ternyata tidak masuk dalam daftar aset yang disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan," kata anggota Pengurus Pengelolaan Aset Korban First Travel kepada majelis hakim.

Mereka juga meminta majelis hakim PN Depok memerintahkan eksekutor untuk menemukan aset-aset yang selama ini belum didata.

Halaman
12
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Sumber: TribunJakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved