RUU KUHP

Wiranto: Pandangan Masyarakat Satu, Koruptor Kenapa Masih Jadi Pejabat

Ia lebih memilih untuk mempertemukan pihak-pihak terkait untuk menghasilkan kebenaran bagi semua elemen.

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Hasanudin Aco
Tribunnews.com/ Seno Tri Sulistiyono
Wiranto di komplek Istana Negara, Jakarta, Rabu (16/5/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Polhukam Wiranto setuju dengan masukan dari berbagai pihak yang menyatakan ketidaksetujuan eks narapidana korupsi menjadi pejabat atau anggota legislatif.

Namun menurut Wiranto pendapat-pendapat itu masih harus didudukkan bersama untuk dirumuskan sebagai undang-undang.

“Saya mendapat masukan-masukan bahwa masyarakat saat ini sudah satu pandangan, yaitu kenapa koruptor masih menjadi pejabat, padahal banyak yang tidak korupsi tapi berprestasi, punya kualitas.”

“Tapi pendapat umum itu harus disaring bersama jadikan satu pertimbangan untuk menjadi undang-undang yang harus menjadi puncak komunikasi semua pihak, jangan UU-nya masih terjadi pro dan kontra seperti saat ini sudah ada beberapa UU yang masih diributkan,” ujar Wiranto saat ditemui di Pusdiklat BPK RI, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (6/6/2018).

Baca: Arsul Sani tantang KPK Debat soal Pasal Tipikor di Dalam RKUHP

Pria kelahiran Yogyakarta itu sendiri masih enggan memberi pernyataan pribadinya mengenai masalah tersebut.

Ia lebih memilih untuk mempertemukan pihak-pihak terkait untuk menghasilkan kebenaran bagi semua elemen.

“Kalau pendapat pribadi saya punya tapi tak bisa saya ungkapkan, nanti tidak adil dan tidak jujur, tugas saya adalah selesaikan masalah yang selalu diributkan dalam satu koridor musyawarah mufakat.”

“Tapi intinya apa yang kami serap dari masyarakat, yaitu koruptor kok masih diberi kepercayaan kami setuju, mungkin konstruksi UU-nya akan seperti itu, tapi bukan substansinya,” pungkasnya. 

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved