Pemerintah Dorong Upaya Pembangunan Kota Ramah Disabilitas

faktor keamanan juga harus menjadi perhatian bagi pembangunan fasilitas umum yang ramah bagi kaum diabilitas

Pemerintah Dorong Upaya Pembangunan Kota Ramah Disabilitas
TRIBUN BALI/RIZAL FANANY
Puluhan Penyandang disabilitas tuna netra menggelar aksi rally tongkat dari jalan Serma Mendra menuju jalan Diponegoro, Denpasar, Rabu (24/6/2105). Dalam aksinya mereka menuntut pihak Pemerintah Kota Denpasar menyediakan fasilitas pejalan kaki atau trotoar untuk penyandang disabilitas tuna netra. TRIBUN BALI/RIZAL FANANY 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, pemerintah mengupayakan agar setiap kota memiliki fasilitas untuk membantu para penyandang disabilitas yang memiliki kebutuhan khusus.

Karenanya, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika menyerukan agar pemerintah daerah menciptakan Kota Ramah Disabilitas dalam pemerataan pembangunan di daerah masing-masing.

“Pemerintah daerah, dibantu oleh pemerintah pusat agar membangun fasilitas public yang dapat mengakomodasi kebutuhan warga penyandang disabilitas yang masih sering terabaikan,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rosarita Niken Widiastuti, dalam keterangan yang diterima Tribunnews.com, Senin (30/7/2018).

Menurut Niken, hasil pembangunan yang nyata adalah ketika terdapat pemerataan pembangunan di mana seluruh elemen warga bisa merasakan dampak dari pembangunan tersebut, tak terkecuali kelompok disabilitas.

Niken merujuk data dari Bappenas, diperkirakan terdapat 15 % jumlah penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas.

Untuk itu ia menegaskan pemerintah mendorong kota-kota di seluruh Indonesia untuk memperbaiki Inklusitivitas dan kota ramah bagi penyandang disabilitas.

“Kesadaran bersama semua pihak perlu diwujudkan. Keseriusan kepala daerah dan partisipasi publik perlu didorong agar lebih perduli untuk mewujudkan Kota Ramah Disabilitas. Peran serta masyarakat diperlukan untuk mengetahui apa persoalan sesungguhnya yang terjadi di tengah masyarakat dan apa yang dibutuhkan untuk mengatasinya,” tegas Niken.

Konkretnya, lanjut Niken, pemerintah daerah diminta untuk membangun akses jalan yang ramah untuk penyadang disabilitas dilakukan dengan cara membuat trotoar jalan yang terdapat lantai pemandu, jembatan penyeberangan orang (JPO), untuk itu jug perlu dibuat rambu-rambu yang dapat menjadi panduan bagi kaum disabilitas.

Khusus untuk Zebracross menjadi akses yang paling mudah dan nyaman bagi penyandang disabilitas agar dapat menyeberangi jalan.

Halaman
12
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved