HUT Kemerdekaan RI

KPAI Apresiasi Tindakan Kepala Disdikpora Kota Probolinggo yang Copot Kepala Sekolah TK Kartika

Retno Listyarti, mengatakan pencopotan itu didasarkan pada hasil pemeriksaan internal yang dilakukan oleh pihak Disdikpora Kota Probolinggo.

KPAI Apresiasi Tindakan Kepala Disdikpora Kota Probolinggo yang Copot Kepala Sekolah TK Kartika
Facebook/Ahmad Zainullah
Ratusan anak Pendidikan Usia Dini (PAUD) di Kota Probolinggo uang membawa senjata mainan dalam karnaval peringatan HUT ke-73 RI pada Sabtu (18/8/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi keberanian dan tindakan tegas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Probolinggo, Mochammad Maskur, atas keputusannya mencopot Kepala Sekolah TK Kartika dari jabatannya.

Komisioner KPAI bidang Pendidikan, Retno Listyarti, mengatakan pencopotan itu didasarkan pada hasil pemeriksaan internal yang dilakukan oleh pihak Disdikpora Kota Probolinggo.

Diketahui, pencopotan ini terkait dengan tampilan kontroversial siswa TK yang menggunakan cadar dengan replika senjata atau tiruan pada saat pelaksanaan karnaval di Kota Probolinggo beberapa waktu lalu.

Dalam prosesi pencopotan tersebut, Kepsek TK Kartika V-69 Hartatik, secara resmi dipindah tugaskan sebagai staf di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kota Probolinggo, terhitung mulai 23 Agustus 2018.

Baca: Yenny Wahid Minta Polisi Selidiki Pemrakarsa Kasus Pawai Siswa TK di Probolinggo yang Viral

Retno mengatakan ada tiga alasan mengapa KPAI mendukung keputusan Kepala Disdikpora Kota Probolinggo terkait tindakan tegasnya tersebut.

"Pertama, Disdikpora Kota Probolinggo adalah pihak yang paling berwenang melakukan pemeriksaaan dan pembinaan terhadap sekolah-sekolah di wilayahnya, termasuk TK Kartika," ujar Retno, dalam keterangan tertulis, Kamis (23/8/2018).

Apalagi keputusan tersebut, kata dia, sudah melalui mekanisme pemeriksaan internal terhadap pihak sekolah dan Kepala TK Kartika.

Sebagai PNS, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010, kewenangan pemberian sanksi sebagai bentuk pembinaan terhadap PNS berada dibawah kewenangan atasan Kepala Sekolah, dalam hal ini Kepala Disdikpora Kota Probolinggo.

Kedua, dari awal KPAI meminta Kasus Karnaval di Probolinggo jangan dianggap remeh dan sepele.

Menurutnya, kasus ini harus menjadi catatan bagi Dinas-Dinas Pendidikan di berbagai daerah dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Halaman
12
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Hasanudin Aco
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved