Breaking News:

Peneliti: Negara Dua Kali Rugi Jika Tak Segera Pecat 2.357 PNS Koruptor

Menurut Erwin, pemecatan ini penting guna menyelamatkan banyak uang negara untuk membayar gaji mereka yang sudah jelas-jelas korupsi.

unodc.org
Ilustrasi korupsi. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktivis antikorupsi yang juga Deputi Direktur Indonesian Legal Roundtable, Erwin Natosmal Oemar mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendesak pemecatan 2.357 PNS yang telah divonis bersalah dalam kasus korupsi.

Menurut Erwin, pemecatan ini penting guna menyelamatkan banyak uang negara untuk membayar gaji mereka yang sudah jelas-jelas korupsi.

Baca: Kepergok Hendak Mencuri Baterai Tower Telkomsel, Dua Pencuri Ditangkap

"Akan banyak uang negara yang akan diselamatkan jika pemerintah (BKN) dapat segera meresponnya," ujar Erwin yang juga peneliti School of Transnational Governance European University Institute ini kepada Tribunnews.com, Kamis (6/9/2018).

Dia juga menjelaskan agenda pemberantasan korupsi di birokrasi selama ini tidak berjalan mulus karena tidak sejalannya antara KPK dan pemerintah.

Buktinya, 2.357 PNS yang sudah vonis inkrah kasus korupsinya di pengadilan, masih belum juga diikuti dengan langkah pemecatan.

"Lubang hukum ini kemudian membuat negara dirugikan dua kali oleh para koruptor. Jumlahnya sangat significan," jelasnya.

Untuk itu ia kembali mendesak agar pemerintah segera mengeksekusi 2.357 PNS yang telah divonis bersalah dalam kasus korupsi melalui sanksi pemecatan.

Diberitakan KPK mendesak PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) di kementerian atau kepala daerah agar segera memberhentikan dengan tidak hormat pejabat yang sudah divonis kasus korupsi.

"KPK mengingatkan, untuk mencegah terjadi kerugian negara yang lebih besar agar para PPK segera menindaklanjuti dengan melakukan pemberhentian tidak dengan hormat pada PNS yang sudah divonis bersalah melakukan korupsi tersebut," ujar Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, melalui pesan singkat.

Pasalnya, Febri mengungkapkan bahwa per hari ini, Kamis (6/9/2018), sekitar 2.357 orang PNS/ASN yang telah divonis bersalah dalam kasus tipikor hingga inkracht telah diblokir seluruhnya oleh BKN.

Meski telah diblokir oleh BKN, PNS yang belum diberhentikan akan tetap menerima gaji. Febri meminta agar PPK segera memberhentikan agar tidak terjadi kerugian negara tambahan.

"Jadi, sekitar 2357 PNS yang telah diblokir tersebut masih menerima gaji sepanjang belum diberhentikan oleh PPK masing-masing," tegas Febri.

Febri mengingatkan sesuai dengan pernyataan Mendagri Tjahjo Kumolo, sanksi tegas dapat diberikan pada Kepala Daerah sebagai PPK jika tidak memberhentikan para PNS yang telah menjadi napi korupsi.

"Dan jika masih ada informasi PNS lain di luar 2357 tersebut, agar para PPK juga dapat menginformasikan pada BKN atau pada KPK. Karena proses validasi akan terus dilakukan," kata Febri.

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved