Pemilu 2019

Mantan Koruptor Boleh Nyaleg, Jokowi : Masyarakat Sudah Pintar‎ Siapa yang Harus dipilih

"Masyarakat sekarang semakin matang, semakin dewasa memilih anggota legislatif," ujar Jokowi

Mantan Koruptor Boleh Nyaleg, Jokowi : Masyarakat Sudah Pintar‎ Siapa yang Harus dipilih
Biro Pers Setpres/Rusman
Presiden Joko Widodo saat menyerahkan sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Sabtu (15/9/2018) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, SURAKARTA -‎ Presiden Joko Widodo menyatakan masyarakat saat ini sudah pintar dan dewasa dalam memilih calon anggota legislatif, seiring Mahkamah Agung (MA) membolehkan mantan koruptor membolehkan jadi calon anggota legislatif.

"Masyarakat sekarang semakin matang, semakin dewasa memilih anggota legislatif, baik DPRD, tingkat satu, baik tingkat dua, di DPR, semuanya mengacu pada rekam jejak, track record pasti dilihat," kata Jokowi di Hartono Trade Center, Surakarta, Sabtu (15/9/2018).

"Karakter pasti dilihat, masyarakat semakin dewasa, semakin pintar, siapa yang harus dipilih," sambung Jokowi.

Jokowi sebelumnya pernah mengusulkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar calon anggota legislatif yang pernah menjalani hukuman korupsi diberikan label mantan koruptor pada kertas suara, tanpa perlu dilarang mendaftar caleg.

"‎Sejak awal saya sampaikan itu, itu ranahnya di KPU," ucap Jokowi.

Lebih lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu ‎pun menyampaikan, semua pihak harus menghormati apa yang telah diputuskan MA terkait Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) mantan koruptor.

"Kita harus menghormati apa yang diputuskan oleh MA, dan itu wilayah di yudikatif, kita enggak bisa intervensi," kata Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) telah memutus uji materi Pasal 4 ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD Kabupaten/kota terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018).

MA memutuskan bahwa mantan narapidana kasus korupsi dan kejahatan lainnya dapat mencalonkan diri sebagai calon legislatif (caleg) pada pemilu.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved