Penyaluran Bansos PKH Non Tunai Jadi Inovasi Inklusi Keuangan Pertama di Dunia

Forum dihadiri 60 orang ahli dari berbagai divisi World Bank, dipimpin oleh Senior Director Social Protection and Jobs World Bank, Michal Rutkowski

Penyaluran Bansos PKH Non Tunai Jadi Inovasi Inklusi Keuangan Pertama di Dunia
istimewa
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat di hadapan pimpinan World Bank di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (20/9/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Transformasi sistem penyaluran bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) menggunakan kartu kombo KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) merupakan karya inovatif pertama diantara 72 negara yang menerapkan bantuan tunai bersyarat atau dikenal dengan Conditional Cash Transfer (CCT).

"Ini merupakan upaya restrukturisasi sistem perlindungan sosial komprehensif untuk target penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan", ungkap Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat di hadapan pimpinan World Bank di Washington DC, Amerika Serikat, Kamis (20/9/2018).

Seminar tersebut dipimpin oleh Senior Director Social Protection and Jobs World Bank, Michal Rutkowski. Adapun yang menjadi pembahas yaitu Senior Advisor Social Protection and Jobs, Margaret Grosh dan Global Lead SPJ Delivery System, Kathy Lindert.

Dalam forum yag dihadiri 60 orang ahli dari berbagai divisi World Bank ini, dalam rilis yang dikirim ke Tribunnews, Harry Hikmat menjelaskan bahwa KKS merupakan media penyaluran bansos PKH sekaligus sebagai platform program bantuan dan layanan sosial lainnya.

Kartu yang dikeluarkan oleh Himbara  (BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri) dapat merekam data penerima manfaat, berfungsi sebagai basic saving acount (tabungan) dan memiliki dompet (e-wallet).

Baca: Koleganya Jadi Menteri, Ace Hasan: Tugas Pak Agus Sangat Berat di Kementerian Sosial

Harry menekankan kartu kombo tersebut dapat mengintegrasikan seluruh program bantuan sosial seperti BPNT dan program perlindungan sosial lainnya berdasar pada Basis Data Terpadu.

Ahli analisis kebijakan dan statistik sosial ini menerangkan, sejak diluncurkan tahun 2007 PKH mengalami banyak perkembangan positif baik dalam reformasi kebijakan sistem maupun ekspansi program.

"Saat diluncurkan tahun 2007, PKH menyasar 392 KPM dengan anggaran 843 Milyar. Cakupan penerima dan anggaran yang digulirkan untuk PKH mengalami kemajuan yang signifikan dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2018 menyasar 10 Juta KPM dengan anggaran bansosnya 17,4 Trilyun rupiah," terangnya.

PKH telah diperkuat dengan pembaruan melalui Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Dengan pengenalan manfaat produk dan layanan keuangan formal bagi penerima manfaat sebagai tujuan PKH yang disesuaikan dengan upaya peningkatan  keuangan iklusif. Target sasaran PKH juga mencakup komponen kesejahteraan yakni Disabilitas dan Lanjut Usia.

Halaman
12
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved