KPK Agendakan Periksa Anggota DPR Fraksi Golkar Soal Kasus Suap PLTU Riau-1

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nawafie Saleh.

KPK Agendakan Periksa Anggota DPR Fraksi Golkar Soal Kasus Suap PLTU Riau-1
Tribunnews.com/ Ria Anatasia
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (24/4/2018). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Nawafie Saleh.

Pemeriksaannya berkaitan dengan kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk IM (Idrus Marham)," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Jakarta, Senin (24/9/2018).

Selain Nawafie, turut diperiksa Direktur PT Nugas Trans Energy dan Direktur PT Raya Energi Indonesia, Indra Purmandani. "Dia juga akan diperiksa sebagai saksi untuk IM," ujar Febri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan eks Menteri Sosial, Idrus Marham, sebagai tersangka.

Baca: SUV Terra Jadi Model Keberlangsungan Nissan di Indonesia

Diduga dia bersama-sama Wakil Ketua Komisi VII DPR, Eni Maulani Saragih, menerima hadiah atau janji dari Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited.

Eni diduga menerima uang sejumlah Rp 6,2 miliar dari Kotjo secara bertahap sejak November 2017 sampai Juli 2018 yang diduga diketahui dan terdapat peran Idrus.

Selain itu, Idrus juga dijanjikan uang sejumlah US$ 1,5 juta dari Kotjo jika berhasil memuluskan proyek PLTU Riau-1 yang akan digarap atau dikerjakan Kotjo dan kawan-kawannya.

Proyek PLTU Riau-1 itu merupakan bagian dari proyek 35 ribu Megawatt (MW) pemerintah.

Namun, Idrus mengaku tidak pernah menerima sejumlah uang dan janji tersebut.

KPK menyangka Idrus melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) atau Pasal 56 ke-2 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
 

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved