Ada Tiga Novum Baru, Irman Gusman Ajukan PK

Lilik juga‎ menilai penuntut umum telah keliru dalam memilih pasal yang didakwakan kepada kliennya yang mengakibatkan Irman dijatuhi hukuman

Ada Tiga Novum Baru, Irman Gusman Ajukan PK
Tribunnews.com/Theresia Felisiani
Mantan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman menjalani sidang perdana Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (10/10/2018). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com Theresia Felisiani

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Mantan ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Irman Gusman menjalani sidang perdana Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (10/10/2018).

Upaya hukum ini diambil karena menurut penilaian Irman dan kuasa hukumnya, ada tiga alasan yang perlu dikemukakan terhadap putusan pengadilan Tipikor Jakarta tertanggal 20 Februari 2017.

Tiga alasan itu yakni adanya tiga bukti batu (novum) yang telah ditemukan, adanya pertentangan dalam putusan majelis hakim dan adanya kekeliruan yang nyata dari hakim dalam menjatuhkan putusan.

"Penasihat hukum juga mengajukan novum-novum dalam proses PK ini termasuk yang membuktikan bahwa ternyata tidak ada kesepakatan timbal balik atau perjanjian antara Irman dan Memi bahwa jika Irman‎ berhasil membantu Memi untuk mendapatkan gula sebanyak 1000 ton dari bulog maka Irman akan mendapat imbalan dari Memi berupa uang sebesar Rp 100 juta," ungkap kuasa hukum Irman Gusman, Lilik Setyadjid di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain itu, Lilik juga‎ menilai penuntut umum telah keliru dalam memilih pasal yang didakwakan kepada kliennya yang mengakibatkan Irman dijatuhi hukuman pidana dimaksud.

‎"Seharusnya bukan Pasal 12b dari UU Tipikor yang digunakan penuntut umum di perkara Irman sebab pasal yang dimaksud menunjuk pada adanya penyuapan terhadap Irman," terang Lilik.

Padahal, Irman tidak pernah berharap bahkan tidak pernah tahu bahwa ia akan diberikan hadiah ketika dua pengusaha gula dari Sumatera Barat, Memi dan suaminya, Xaveriandy Susanto menemui Irman di rumah dinasnya pada 16 September 2016 dan meninggalkan bingkisan senilai Rp 100 juta.

Berdasarkan alasan-alasan itu, penasihan hukum Irman meminta pengadilan untuk membebaskan kliennya dari segala tuntutan dan melepaskannya dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Diketahui dalam putusan Pengadilan Tipikor Jakarta, Irman dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan dan pidana denda Rp 200 juta dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan kurungan selama 3 bulan.

Tidak hanya itu, pengadilan juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah Irman selesai menjalani pidana pokok.

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Hendra Gunawan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved