Defisit BPJS Kesehatan Membengkak, Pasien Gagal Ginjal Diharapkan Bisa Cuci Darah Lewat Perut

Kepala PKEKK FKM UI Prof. Budi Hidayat mengatakan terapi CAPD (cuci darah lewat perut) lebih efisien dari segi biaya dibanding Hemodialisa (HD).

Defisit BPJS Kesehatan Membengkak, Pasien Gagal Ginjal Diharapkan Bisa Cuci Darah Lewat Perut
Ria Anatasia/Tribunnews.com
Ahli Ekonomi Kesehatan, Prof. Hasbullah Thabrany (kiri) dan Kepala PKEKK FKM UI Prof. Budi Hidayat (kanan) saat jumpa pers Konferensi Inahea ke-5 di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (31/10/2018). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang kian bertambah dikhawatirkan akan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan.

Sejumlah upaya pun dilakukan guna menyelamatkan keuangan lembaga tersebut. Satu di antarnya adalah mencari layanan yang lebih efektif serta efisien bagi pasien gagal ginjal kronis (GHK).

Kepala PKEKK FKM UI Prof. Budi Hidayat mengatakan terapi CAPD (cuci darah lewat perut) lebih efisien dari segi biaya dibanding Hemodialisa (HD).

"Terapi hemodialisis ada tiga: HD, CAPD dan transplantasi. Dari kajian di seluruh dunia paling bagus untuk tingkatkan kualitas hidup pasien adalah transplantasi. Kedua CAPD, kemudian HD. Apalahi CAPD lebih cost efficien dibandingkan HD, tapi yang lebih banyak diberikan (pelayanan) HD. Di mana letak permasalahannya?," kata Budi di konferensi Inahea ke-5 di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Rabu (31/10/2018).

Biaya dialisis yang ditanggung BPJS Kesehatan melonjak dari 3,9 triliun di 2016 menjadi 4,6 triliun di 2018, menempati posisi kedia tertinggi dari penyakit yang ditanggung.

Namun, sebagian besar pasien GGK di Indonesia menerima layanan HD. Data IRR dari Pernerfri per Okober 2018, pertumbuhan pasien CAPD hanya berkisar di 8 persen, sementara pertumbuhan pasien HD per tahun mencapai 40-50 persen.

Baca: Guru Besar UI: Tepat Sikap Protes Pemerintah Ke Arab Saudi Terkait Eksekusi Mati Tuti Tursilawati

Budi mengatakan, masalah dari lambatnya pertumbuhan tersebut disebabkan ketersediaan alat penyedia CAPD yang terbatas.

"Ditambah dengan rendahnya edukasi baik kepada pasien dan dokter menyebabkan penyediaan layanan sedikit," kata dia.

"Jadi bagaimana pemerintah sediakan alat yangg bisa dipakai agar segera direalisasikan. Kalau tidak kajian kami mentoknya di rekomendasi saja," lanjutnya.

Masalah lainnya, lanjut Budi, adalah adanya monopoli terhadap penyedia cairan CAPD. Ia berharap pemerintah mempermudah perizinan untuk produk CAPD dari pemasok lainnya.

"BPOM perlu fasilitasi terkait perizinan obat dan penyelenggaraan CAPD di Indonesia. Ini karena terapi ini bisa meningkatkan kualitas hidup pasien GGK sekaligus jadi solusi pengendalian biaya kesehatan negara," pungkas dia.

Penulis: Ria anatasia
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved