Pemilu 2019

Diperiksa Bawaslu, Luhut Tegaskan Tak Langgar Aturan Saat Pose Angka 1

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, memenuhi panggilan pihak Bawaslu RI untuk diperiksa mengenai dugaan pelanggaran pemilu.

Diperiksa Bawaslu, Luhut Tegaskan Tak Langgar Aturan Saat Pose Angka 1
Tribunnews.com/Glery
Luhut B Panjaitan 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, memenuhi panggilan pihak Bawaslu RI untuk diperiksa mengenai dugaan pelanggaran pemilu.

Dia menegaskan tidak melanggar aturan saat mengacungkan jari membentuk angka satu di acara penutupan pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali, Minggu (14/10/2018).

"Ya kalau dari saya membaca undang-undangan nya tadi tuh tak ada yang saya langgar. Tak ada sama sekali. Kan saya baca UU-nya, tak ada satu pun saya melanggar," kata Luhut, ditemui di kantor Bawaslu RI, Jumat (2/11/2018).

Dia menegaskan, apa yang dilakukan merupakan bentuk spontanitas. Dia menginginkan Indonesia menjadi negara nomor satu di dunia.

"Ya spontan terjadi saja. Kami bilang Indonesia nomor satu, great Indonesia. Saya bilang Indonesia nomor satu dibilang kampanye lagi. Saya kan bilang begini Indonesia nomor satu, dua tangan," kata dia.

Baca: Bima Sakti Beri Porsi Latihan Transisi Bertahan ke Menyerang

Apalagi, dia menegaskan, Indonesia mampu menggelar acara tingkat dunia, seperti pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia. Di kesempatan itu, hadir Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (International Monetary Funds/ IMF) Christine Lagarde.

"Meluapkan kegembiraan bersama Ladegard dan Kim-Kim. Bilang tidak terbayangkan Indonesia mampu membuat pertemuan IMF World Bank ini pada tataran kelas dunia. Indonesia itu membawa, mengangkat Indonesia pada standar lebih tinggi dari yang kami bayangkan. Itu saja. Jadi kami boro-boro mikirin kampanye," kata dia.

Sehingga, dia menegaskan, tidak ada upaya menyampaikan mendukung calon presiden-calon wakil presiden, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Ini disampaikan dihadapan pihak Bawaslu RI.

"Ya dijelaskan tidak ada boro-boro mikir kampanye, kami masih sibuk dengan kerja di sana. Kan semua tak ada tak ada dalam urusan kampanye," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Padjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, tiba pada
Jumat (2/11/2018) pukul 15.15 WIB di kantor Bawaslu RI. Mereka dimintai keterangan Ketua Bawaslu RI, Abhan beserta jajaran.

Dua menteri di kabinet kerja itu dilaporkan ke Bawaslu RI atas dugaan pelanggaran pemilu. Dahlan Pido, selaku warga masyarakat didampingi Advokat Nusantara mengadukan dua menteri di kabinet kerja karena diduga melakukan pelanggaran pemilu saat penutupan pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali, Minggu (14/10/2018).

Dia menjelaskan, pelanggaran pemilu diduga terjadi saat sesi foto bersama antara Direktur IMF Christine Lagarde, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, Menko Maritim Luhut dan Menkeu Sri Mulyani serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio.

Di sesi foto itu, Menko Luhut dan Menkeu Sri Mulyani dinilai telah mengarahkan Direktur IMF dan juga Presiden Bank Dunia untuk berfoto satu jari dan tidak berpose dengan dua jari atau victory.

Atas perbuatan itu, Luhut dan Sri Mulyani diduga melakukan pelanggaran sesuai dengan UU no 7/2017 tentang Pemilu pasal 282 dan pasal 283 ayat 1 dan 2.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved