Pemilu 2019

Nasdem Minta Bawaslu dan KPU Fokus Proses Sosialisasi Pemilu Serentak

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) meminta Bawaslu dan KPU untuk fokus dalam proses sosialisasi Pemilu 2019 mendatang.

Nasdem Minta Bawaslu dan KPU Fokus Proses Sosialisasi Pemilu Serentak
Tribunnews.com/Fahdi Pahlevi
Surya Paloh. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Nasional Demokrat (Nasdem) meminta Bawaslu dan KPU untuk fokus dalam proses sosialisasi Pemilu 2019 mendatang.

Menurut Surya Paloh, Pemilu serentak adalah model pemilihan pertama kali yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia.

Nantinya masyarakat akan dihadapkan pada proses pemilihan serentak yang memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/Kota, serta anggota DPD. Sehingga menurut Surya Paloh dibutuhkan sosialisasi yang lebih gencar dari KPU dan Bawaslu.

"Harapan saya seharusnya sosialisasi diperkuat, tidak dalam keadaan yang tersendat-sendat. Saya melihat, mengkhawatirkan adanya kesimpangsiuran, ketidakpahaman, akan terjadi akibat Pemilu yang bersamaan," ujar Surya Paloh di Kantor DPW Partai Nasdem Kalsel, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Minggu (4/11/2018).

Menurut Surya  Paloh, saat ini seharusnya KPU dan Bawaslu membuka seluas-luasnya upaya sosialisasi terkait pelaksanaan Pemilu 2019.

Bukan malah bermain-main dalam peraturan yang sempit yang justru menghambat proses sosialisasi.

Baca: Generasi Milenial Dinilai Jadi Faktor Determinan Pemilu 2019

"Seharusnya KPU dan Bawaslu buka koridor seluas-luasnya. Jangan bermain-main dalam peraturan yang mempersempit sosialisasi. Ini potensial terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Waktu kita hanya 5 bulan dan ini pertama kali pemilu serentak," tegas Surya.

Paloh sendiri melihat, saat ini sosialisasi terkait masalah bagaimana masyarakat menggunakan hak pilihnya juga sangat diperlukan. Jangan sampai akibat minimnya sosialisasi malah ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya.

"Antusiasme masyarakat dalam ikut serta menggunakan hak pilihnya harus dijaga. Jangan hanya sekedar cari-cari kesalahan, spanduk salah pasang, masalah nomor urut dan sebagainya. Tetapi ada yang lebih mendasar tidak dilakukan," tambah Surya.

Penulis: Fahdi Fahlevi
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved