Breaking News:

Pemilu 2019

SBY: Parpol Tak Punya Capres dan Cawapres Suaranya Anjlok

Menurutnya, ada tiga hal yang menjadi tantangan Partai Demokrat semakin berat dalam menghadapi kontestasi Pilpres dan Pileg pada tahun depan.

Tribunnews/JEPRIMA
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhono saat menyampaikan pidato politiknya dalam acara HUT Ke-17 Partai Demokrat di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin (17/9/2018). Acara itu mengangkat tema Utamakan Rakyat dan Bangun Politik Yang Beradab. Tribunnews/Jeprima 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ ‎Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ‎menyebut kontestasi pemilihan umum pada 2019, memiliki tantangan yang jauh lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Saya harus mengatakan, Partai Demokrat punya peluang untuk sukses, meskipun tantangan yang kita hadapi dalam Pemilu 2019 mendatang jauh lebih berat, saya ulangi jauh lebih berat," ujar SBY dalam acara pembekalan caleg Partai Demokrat, Jakarta, Sabtu (10/11/2018).

‎Menurutnya, ada tiga hal yang menjadi tantangan Partai Demokrat semakin berat dalam menghadapi kontestasi Pilpres dan Pileg pada tahun depan.

Hal pertama, kata SBY, pemilu 2019 dilaksanakan secara serentak dan survei membuktikan partai politik yang memiliki calon presiden sangat diuntungkan, seperti PDIP dengan sosok capres Joko Widodo dan Gerindra dengan sosok Prabowo Subianto.

‎"Suara kedua partai politik itu meningkat tajam, sebaliknya partai politik yang tidak punya capres dan cawapres suaranya menurun, anjlok, itu realitas," ucap SBY.

Presiden Indonesia ke-6 itu menyebut hal kedua yang menjadi tantangan Demokrat semakin berat, yaitu dengan sistem perhitungan yang menggunakan metode sainte lague.

Baca: SBY Ajak Kubu Jokowi dan Prabowo‎ Berperan Cegah Politik SARA

"Kemungkinan perolehan perolehan PDIP bersama pak Jokowi dan Gerindra bersama pak Prabowo juga makin diuntungkan, Itu juga tecermin dari survei saat ini. Itu juga realitas," kata SBY.

Sedangkan faktor ketiga, menurut SBY, yaitu adanya presidential threshold (PT) 20 persen dan Partai Demokrat ‎berpendapat bahwa undang-undang tersebut keliru, dimana seharusnya pemilu serentak maka PT harus 0 persen.

"Dengan PT 20 persen, itu ‎menggunakan suara 5 tahun lalu ,kemungkinan partai-partai yang lebih kecil untuk memajukan kadernya menjadi capres dan cawapres juga tertutup," pungkas SBY.

"Itulah faktanya para kader dan itulah tantangan yang kita hadapi, namun Partai Demokrat tidak boleh melawan realitas, mari kita carikan jalan keluarnya‎, mari kita temukan jalan bagi Demokrat untuk tetap sukses dalam pemilu mendatang, Insyallah kita punya jalan," sambung SBY.

KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved