Pemilu 2019

Perludem Sarankan OSO Legowo Mundur dari Pencalonan DPD RI

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu menyarankan supaya Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, memilih mundur dari rencana pencalonan

Perludem Sarankan OSO Legowo Mundur dari Pencalonan DPD RI
Tribunnews.com/Rina Ayu
Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini. 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu menyarankan supaya Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, memilih mundur dari rencana pencalonan sebagai anggota DPD RI di Pemilu 2019.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan bagi partai politik tantangan di Pemilu 2019 berat terutama setelah adanya parliamentary treshold sebesar 4 persen.

“Sebagai fungsionaris pimpinan parpol akan lebih bijaksana kalau yang bersangkutan betul mengurus parpol memenangkan partai mengelola partai yang maju dan modern,” ujar Titi, ditemui di kantor KPU RI, Selasa (27/11/2018).

Atas dasar itu, dia menyarankan, supaya kontestasi DPD RI hanya dikelola oleh orang-orang yang tidak berasal dari pengurus partai politik.

Baca: Selasa Esok, KPU Putuskan Nasib OSO

“Itikad baik itu muncul dari beliau sebagai elite politik nasional, pemimpin partai, parlemen, peserta pemilu 2019, dan bagian dari koalisi mengusung salah satu paslon. Mudah-mudahan keputusan politik itu didukung rekan koalisi partai lain,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO), Feri Amsari, mengatakan KPU RI dapat mengirimkan surat kepada OSO untuk segera mematuhi putusan MK dengan memberikan surat pengunduran diri sebagai pengurus parpol.

“Dengan sikap itu, tentu saja kami harapkan mampu berbesar hati mematuhi banyak putusan peradilan yang ada tanpa kemudian memunculkan perdebatan HTN yang ada saat ini. Ini pilihan paling negarawan, agar beliau sendiri bergerak menghilangkan kisruh,” tambah Feri.

Sebelumnya, tiga lembaga mengeluarkan putusan mengenai pencalonan OSO sebagai anggota DPD RI periode 2019-2024. 

MK mengeluarkan putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018. Putusan ini  menegaskan mengenai  larangan pengurus partai politik mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD RI. Apabila tetap ingin mendaftarkan diri, maka yang bersangkutan harus mundur terlebih dahulu dari partai politik.

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved