Alasan Partai NasDem Tidak Ikut Tandatangani Pakta Integritas Bersama Pimpinan KPK

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate tidak menanda tangani pakta integritas karena dinilai hanya pencitraan.

Alasan Partai NasDem Tidak Ikut Tandatangani Pakta Integritas Bersama Pimpinan KPK
Tribunnews.com/ Yanuar Nurcholis Majid
Seluruh Sekjen, Ketua Umum Partai, dan petinggi KPK menandatangi pakta integritas di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/ 2018). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Nurcholis Majid

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak perwakilan 16 partai politik untuk berkomitmen mencegah korupsi.

Komitmen bersama tersebut disepakati dengan penandatangan pakta integritas terkait pencegahan korupsi antar partai poltik.

Saat perwakilan partai menanda tangani pakta tersebut, Partai NasDem lebih memilih untuk tidak menandatangani pakta integritas tersebut.

Baca: Jokowi Teken Aturan Pengangkatan Honorer, PPNI Harap Perawat Bisa Jadi PNS Lewat Jalur PPPK

Nasdem berpendapat penandatanganan itu dianggap hanya pencitraan.

"Nasdem setuju dengan sistem integritas yang subtansif dilaksanakan dengan betul dan kami sedang melaksanakan keadaan itu. Pakta integritas tadi karena hanya pencitraan saja," kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/ 2018).

Menurut Johnny, yang perlu diperkuat ialah sistem integritasnya bukan paktanya.

Sebab, di internal partai juga perlu diperkuat komitmennya guna mencegah korupsi.

Baca: Anies Baswedan Sebut Revitalisasi Tiga JPO di Jalan Sudirman Punya Fungsi Estetika

"Kita dulu pernah diminta tandatangan pakta integritas terkait dengan tidak mencalonkan caleg mantan napi, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) minta kami tanda tangan. Setelah itu KPU (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Bawaslu berantem sendiri," kata Johnny.

Johnny mengatakan, Partai NasDem selama ini telah menjalankan sejumlah komitmen mencegah korupsi.

Salah satunya ialah politik tanpa mahar, Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP), dan menolak dana saksi.

Halaman
12
Penulis: Yanuar Nurcholis Majid
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved