Wakil Ketua DPR Utut Adianto Akui Beri Uang ke Bupati non Aktif Purbalingga

Wakil Ketua DPR RI, Utut Adianto akhirnya hadir di persidangan kasus suap yang menjerat Bupati nonaktif Purbalingga, Tasdi.

Wakil Ketua DPR Utut Adianto Akui Beri Uang ke Bupati non Aktif Purbalingga
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Hesty Imaniar

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Wakil Ketua DPR RI, Utut Adianto akhirnya hadir di persidangan kasus suap yang menjerat Bupati nonaktif Purbalingga, Tasdi.

Utut yang dalam dua persidangan sebelumnya tidak hadir, akhirnya datang sebagai saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Antonius Widijantono tersebut, Utut mengaku pernah memberi uang Rp 150 juta kepada Bupati Nonaktif Purbalingga tersebut.

"Jadi uang tersebut untuk biaya operasional partai terkait pemenangan dalam Pilgub Jateng 2018. Tapi uang itu, uang pribadi saya, yang konsep awalnya adalah gotong royong," kata Utut yang mengaku satu partai dengan terdakwa, di Partai PDI Perjuangan.

Bahkan, Utut mengucapkan jika, terdakwa tidak meminta uang tersebut secara tertulis dan uang itu, merupakan uang pribadi dari Utut.

"Uang pribadi saya itu, saya kasih ke terdakwa, melalui staf saya sendiri. Saat itu, terdakwa menggelar rapat kerja (raker), sehingga ada yang sumbang kaus, peralatan sound system dan lainnya, yang mana kegiatan ini biasa digunakan dan dilakukan di partai politik," ungkap Utut yang hanya memberi keterangan kesaksian di hadapan majelis hakim, 10 menit lamanya.

Pada persidangan tersebut, tidak hanya saksi Utut saja yang hadir untuk memenuhi panggilan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Roy Riady, meski Utut pernah tidak hadiri persidangan karena berada di luar negeri.

Saksi lainnya, yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Purbalingga, Muhammad Najib yang mengaku pernah diminta terdakwa agar memberikan uang sebesar Rp 10 juta pada Maret 2018 lalu, kepada terdakwa.

Dimana, hal tersebut, terungkap berdasarkan keterangan dari saksi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Priyo Satmoko, yang saat itu masih menjabat.

Halaman
12
Editor: Sugiyarto
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved