Ini Penjelasan MK Tentang Revisi Batas Usia Pernikahan

Fajar menambahkan jika dalam waktu tiga tahun tak selesai maka putusan itu akan berlaku dengan sendirinya.

Ini Penjelasan MK Tentang Revisi Batas Usia Pernikahan
Rizal Bomantama/Tribunnews.com
Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengeluarkan putusan bahwa batas usia pernikahan dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah inkonstitusional serta harus disesuaikan dengan UU Perlindungan Anak.

Namun pihak pemohon uji materi merasa tak puas atas putusan itu karena MK menyerahkan sepenuhnya batasan usia pernikahan yang tertera di Pasal 7 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 kepada pembuat undang-undang dalam hal ini pemerintah dan DPR RI.

Bahkan pembuat undang-undang diberi waktu tiga tahun untuk MK melakukan revisi tersebut.

Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan aturan tiga tahun itu tak ada dalam undang-undang, namun itu adalah waktu moderat dan diambil sesuai pengalam MK menghadapi kasus-kasus sebelumnya.

“Tiga tahun itu tak ada aturannya, hanya pandangan moderat hakim saja seperti saat uji UU Tindak Pidana Korupsi atau UU APBN tahun 2005/2006 lalu, tiga tahun itu batas paling lama, kalau sudah keluar putusan harusnya pembuat undang-undang bisa langsung bergerak,” jelas Fajar di Gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (13/12/2018).

Fajar mengatakan selama belum direvisi maka ketentuan lama akan tetap berlaku.

“Itu namanya ‘limitative constitutional’ di mana sebelum ada perubahan maka ketentuan yang lama tetap berlaku meskipun sudah dianggap inkonstitusional karena tak sama dengan definisi anak dalam UU Perlindungan Anak,” imbuhnya.

Baca: Polisi Persilakan Keluarga Tersangka yang Rumahnya Dirusak Melapor

Fajar menambahkan jika dalam waktu tiga tahun tak selesai maka putusan itu akan berlaku dengan sendirinya.

“Jika dalam tiga tahun tak ada perubahan maka UU dan pasal yang digugat akan secara otomatis diubah sesuai dengan putusan hari ini yakni disesuaikan dengan UU Perlindungan Anak di mana batas untuk menikah minimal 18 tahun saat anak-anak sudah menginjak dewasa,” terangnya.

Dalam pasal 7 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 itu disebutkan usia minimal untuk menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

Fajar kemudian menjelaskan bahwa alasan MK untuk menyerahkan sepenuhnya revisi batas umur pernikahan kepada pembuat undang-undang adalah agar bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman.

“Kalau MK menyebut angka misal 18 tahun maka itu akan mengunci pembuat undang-undang untuk merevisi sesuai putusan itu saja, seharusnya dibuat fleksibel sesuai perkembangan zaman karena siapa tahu 10 sampai 15 tahun lagi defenisi itu dianggap tak sesuai zaman dan sudah dianggap tak relevan lagi,” pungkas Fajar.

Penulis: Rizal Bomantama
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved