Koalisi Masyarakat Sipil: Pelaporan KPU Berdampak Negatif pada Kualitas Pemilu

Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan keberatan terhadap upaya pelaporan Ketua KPU Arief Budiman dan Komisioner Hasyim ke Bareskrim Polri

Koalisi Masyarakat Sipil: Pelaporan KPU Berdampak Negatif pada Kualitas Pemilu
Tribunnews/JEPRIMA
Ketua KPU Arief Budiman saat melakukan uji coba keluatan Kotak Suara Pemilu 2019 dengan menyemprot air, di Halaman Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (17/12/2018). Hal ini dilakukan untuk membuktikan bahan yang digunakan untuk kotak suara tahan air. Sebelumnya ramai jadi perbincangan mengenai bahan yang digunakan untuk kotak suara Pemilu 2019, saat ini mekanisme pengadaan kotak suara berbahan karton kedap air sudah diperkuat di dalam UU Pemilu. (Tribunnews/Jeprima) 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan keberatan terhadap upaya pelaporan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman dan Komisioner KPU Hasyim Asy'ari ke Bareskrim Polri.

Sebanyak 34 anggota Dewan Pimpinan Daerah DKI Jakarta Partai Hanura yang diwakili Ketuanya, Muhammad Sangaji melaporkan kedua Komisioner ke Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/1649/XII/2018/BARESKRIM.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraeni, mengatakan pihaknya
menghormati upaya-upaya hukum yang ditempuh, sebagai hak dari setiap warga negara.

Namun, kata dia, perlu diingat, aparat penegak hukum tidak boleh memidanakan individu penyelenggara negara yang berupaya menegakan kehendak UUD 1945 berdasarkan putusan MK.

"Pelaporan terhadap penyelenggara Pemilu dapat berdampak negatif pada kualitas Pemilu 2019 dan demokrasi Indonesia," ujar Titi Anggraeni, Senin (24/12/2018).

Laporan ini merupakan kelanjutan dari upaya Oesman Sapta Odang (OSO) untuk menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sementara telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.30/PUU-XVI/2018 yang melarang pengurus partai politik merangkap jabatan sebagai anggota DPD.

Baca: KPU Kota Tegal Minta Parpol Laporkan Kasus Perusakan Alat Peraga Kampanye Disertai Bukti

Setelah adanya Putusan Pengujian Peraturan KPU oleh Mahkamah Agung (MA) dan Putusan PTUN DKI Jakarta, KPU telah melakukan langkah-langkah analisis dan konsultasi dengan berbagai pihak, untuk menjalankan Putusan MK sesuai dengan wewenangnya.

KPU memberi waktu sampai 21 Desember untuk melengkapi syarat pencalonan.

Namun, KPU justru dilaporkan dan mungkin akan dilakukan langkah-langkah lainnya, seperti pelaporan kepada Badan Pengawasn Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Halaman
12
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Fajar Anjungroso
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved