Sekjen Kemendikbud: Zonasi Pendidikan sebagai Upaya Pemerintah Capai Pemerataan Pendidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan terus menyempurnakan sistem zonasi pendidikan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Sekjen Kemendikbud: Zonasi Pendidikan sebagai Upaya Pemerintah Capai Pemerataan Pendidikan
Tribunnews.com/ Chaerul Umam
Konferensi Pers Kilas Balik Kinerja Tahun 2018 Kemendikbud, di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Kamis (27/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan terus menyempurnakan sistem zonasi pendidikan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Sistem zonasi, diyakini akan mampu mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.

Baca: Ajukan Banding, Hukuman Mantan Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif Diperberat Jadi 7 Tahun

"Zonasi pendidikan tujuan utamanya adalah untuk memeratakan kualitas layanan pendidikan di seluruh tanah air," ujar Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi dalam Kilas Balik Kinerja Tahun 2018 Kemendikbud, di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Baca: PMI Turunkan 572 Personil dan 24 Ambulans Bantu Korban Tsunami di Banten dan Lampung

Lebih lanjut, Didik mengatakan sistem zonasi diharapkan akan menciptakan sekolah-sekolah unggulan.

Tentunya, usaha tersebut terus dilakukan Kemendikbud dalam rangka menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Harapannya dengan zonasi pendidikan ini nanti akan memperbanyak sekolah sekolah favorit diperbanyak," jelasnya.

Baca: Menilik Gedung Shelter Tsunami di Padeglang yang Terbengkalai Akibat Kasus Korupsi

"Semakin banyak sekolah berkualitas maka harapannya akan PPDB-nya semakin mudah," pungkasnya.

Untuk diketahui, saat ini Kemendikbud telah berhasil memetakan sebanyak 2.580 zona pendidikan di seluruh Indonesia.

Selanjutnya dari peta zona tersebut, Kemendikbud melakukan pendataan terhadap kondisi sarana dan prasarana sekolah, termasuk guru dan tenaga kependidikan.

Kebijakan zonasi tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaaan Peserta Didik Baru.

Pada bagian keempat peraturan tersebut mengatur soal kewajiban pemerintah daerah menerima paling sedikit 90 persen calon peserta didik yang berada di radius zona terdekat dari sekolah. Penentuan zona terdekat itu dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi setempat.

Penulis: chaerul umam
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved