Breaking News:

Prostitusi Artis

Vanessa Angel Lolos Dari Jeratan Pidana, Ini Sejarah Hukum Prostitusi Sejak Era Kolonial

Sejarah itu pula lah yang dapat digunakan masyarakat saat ini untuk menilai mengapa pekerja seks komersial (PSK), dan pelanggannya tak dapat dihukum

surya.co.id/mohammad romadoni
Satu Kotak Kondom Hingga Celana Dalam Warna Ungu Milik Vanessa Angel, Berikut 5 Barang Bukti yang Disita Polisi Terkait Kasus Prostitusi Online 

Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."

Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.

Tapi ternyata pasal era kolonial yang bertujuan untuk membasmi rumah-rumah bordir di Batavia tak disesuaikan selama ratusan tahun sampai saat ini.

Akhirnya ketika prostitusi terus berkembang, bahkan menjadi prostitusi online, semangat pemberantasan prostitusi di Indonesia tetap sama seperti era kolonial ratusan tahun lalu.

Semangatnya adalah hanya memberantas rumah bordir, tetapi tidak pada memberi efek jera kepada pelanggan maupun para PSKnya.

Dikutip dari hukumonline.com dalam artikel berjudul 'Sekilas tentang Pasal Bordeelhouderij dalam KUHP', dijelaskan bahwa R. Sianturi mengingatkan Pasal 296 KUHP tidak bisa menjerat seorang pemilik rumah yang menyewakan kamar kepada seorang pekerja seks komersial.

“Orang yang menyewakan rumah kepada seorang perempuan yang kebetulan seorang pelacur dan tidak berhubungan dengan dia, melakukan pelacuran di rumah itu, tidak dikenakan pasal ini, oleh karena orang itu tidak ada maksud sama sekali untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul, niatnya hanya menyewakan rumah”.

Bahkan R Sianturi mengkritik rumusan Pasal 296 KUHP dari sudut pandang teori penerapan hukum pidana. Menurut dia, delik ini termasuk ketentuan yang aneh, karena pasangan yang melakukan percabulan tidak dihukum dalam arti perbuatan di rumah bordil tidak dipandang suatu delik, tetapi justru yang menghubungkan mereka yang dipandang sebagai telah melakukan suatu delik..

Tetapi jika dipahami dari tujuannya, tulis Sianturi, Pasal 296 KUHP tidak lain karena tujuan pembuatan delik ini adalah untuk membatasi tempat-tempat atau rumah bordil.

Bagi yang ingin mendalami Pasal 296 ini penting untuk membedakannya dengan Pasal 295 (untuk korban yang belum dewasa) dan Pasal 506 KUHP (seorang pria yang menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang perempuan sebagai pencarian).

Ya, semangat pemberantasan prostitusi di Indonesia memang belum berubah sejak era kolonial.

(Theo Yonathan Simon Laturiuw)

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Ini Sejarah Hukum Prostitusi Sejak Era Kolonial Sampai Akhirnya Tak Bisa Dipakai Jerat Vanessa Angel,

Sumber: Warta Kota
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved