Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Kemendagri Memediasi Sengketa Kewenangan Antar-Daerah

Kemendagri memiliki tugas dan wewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaam otonomi daerah.

Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Kemendagri Memediasi Sengketa Kewenangan Antar-Daerah
internet
Ilustrasi Kepala Daerah 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kemendagri melalui Kapuspen Kemendagri Bahtiar kembali menegaskan sesuai UU Pemda adalah tugas, kewenangan dan kewajiban kemendagri sebagai institusi negara yang memiliki otoritas melakukan pembinaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksud adalah pelaksanaan pembangunan, pemberdayaaan dan pelayanan publik.

Kemendagri memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaam otonomi daerah.

"Dalam hal terjadi konflik atau sengketa kewenangan antar daerah, baik secara horizontal antar Pemda Provinsi dan konflik/sengketa vertikal kewenangan antara Pemda Kabupaten/Kota dengan Pemda Provinsi, maka Kemendagri adalah institusi negara yang memiliki wewenangan melakukan pembinaan. Pembinaan dimaksud termasuk dalam hal mediasi sengketa/konflik," katanya melalui keterangan tertulis, Rabu (16/1/2019).

Faktanya saat itu telah terjadi konflik atau sengketa kewenangan antara Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi dalam proses perizinan investasi Meikarta yang menimbulkan ketidakharmonisan hubungan pemerintahan daerah, kebuntuan komunikasi dan bahkan konflik tersebut menjadi hot issue di media-media nasional.

Masing-masing pihak memiliki dasar hukum, Kewenangan perijinan untuk pembangunan kawasan Meikarta di kawasan strategis Jawa Barat dan berskala Metropolitan di tangan Bupati Bekasi.

Namun di sisi lain harus ada rekomendasi dari Gubernur Jawa Barat sesuai Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 12 tahun 2014.

"Sengketa kewenangan perizinan inilah yang kemudian menjadi penyebab yang menimbulkan sengketa antara Pemkab Bekasi dan Pemprov Jabar yang mencuat ke ruang publik pada saat itu. Tentu hal tersebut menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan daerah," ujarnya.

Polemik perizinan Meikarta pada saat itu semakin ramai dalam pemberitaan media nasional dan lokal yang mengangkat isu-isu perbedaan sikap pandangan antara Pemprov Jabar dan Pemkab Bekasi yang makin hari makin memanas di media publik dan tentu hal tersebut tidak baik dari etika penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dari sisi pelayanan publik terkesan menghambat investasi.

Halaman
123
Penulis: chaerul umam
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved