Breaking News:

Arif Budimanta: Bahaslah Utang dengan Jernih, Jangan Sepotong-Sepotong

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mengingatkan agar kritik terhadap pemerintah, terutama soal utang sebaiknya jangan sepotong

KEIN
Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Budi Arifmanta. 

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mengingatkan agar kritik terhadap pemerintah, terutama soal utang sebaiknya jangan sepotong-sepotong. Jangan sampai, masyarakat menerima komentar yang sepenggal sehingga mengakibatkan salah paham.

Komentar sepenggal itu, Arif menjelaskan, melihat utang hanya besarannya saja. “Tapi pada saat bersamaan tidak melihat kondisi keuangan negara, apalagi mengukur keberhasilan dari pemanfaatan dana pinjaman tersebut,” ujarnya di Jakarta, Rabu (23/1).

Saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pertama memimpin pada 2014, Arif mengingatkan, kantong pemerintah dalam kondisi defisit. Saat itu defisit keseimbangan primer mencapai Rp93 triliun. Ini artinya, pemerintah harus mencari penambal agar kegiatan pembangunantidak terhenti. Dengan demikian, menutup warisan anggaran yang bolong itu menjadi suatu keharusan.

“Pemerintah sekarang terus memperbaiki kondisi anggaran agar kondisi fiskal lebih sehat,” tegasnya. “Kalau melihat perkembangannya kan pemerintah berhasil.”

Seperti diumumkan Kementerian Keuangan, defisit keseimbangan primer – selisih antara penerimaan dikurangi belanja negara tanpa memasukkan beban pembayaran bunga utang – hanya tersisa Rp1,8 triliun atau rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya 0,01 persen. Sementara pada 2014 rasionya masih sebesar 0,88 persen.

“Angka defisit ini merupakan yang terendah sejak 2012. Pencapaian harus diapresiasi, karena membuat fundamental APBN kita kuat,” paparnya.

Selain itu, utang pemerintah dicatatkan dalam pos pembiayaan untuk menutup defisit di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang disusun menjadi undang-undang. Dengan kata lain, utang pemerintah sebenarnya merupakan konsensus nasional.

Sejauh ini, pengelolaan utang sudah dijalankan dengan sangat baik. Sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo, rasio utang terhadap PDB masih di bawah 30 persen, bahkan jauh dari bawah batas yang ditetapkan  undang-undangyang sebesar 60% PDB.  Dibandingkan negara lain pun rasio utang Indonesia masih sangat aman. Sebab rasio utang Filipina terhadap PDB mencapai 37,8%, Thailand (41,9%), Malaysia (543,2%), dan India (70,2%).

Apalagi, selama ini APBN dimanfaatkan juga untuk pengembangan sumber daya manusia yang antara lain tercermin dari belanja pendidikan terus mengalami kenaikan. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sudah mencapai Rp492,5 triliun, naik 11,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sedangkan dana transfer ke daerah juga terus melaju. Dari Rp623,1 triliun pada 2015 menjadi Rp826,8 triliun di APBN 2019 dengan dana desa Rp70 triliun.

Halaman
12
Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved