Jokowi Akan Kaji Aturan Pengangkatan Penyuluh Pertanian Jadi PNS

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengkaji peraturan terkait pengangkatan Tenaga Harian Lepas- Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) menjadi PNS

Jokowi Akan Kaji Aturan Pengangkatan Penyuluh Pertanian Jadi PNS
Theresia Felisiani/Tribunnews.com
Presiden Jokowi 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengkaji peraturan terkait pengangkatan Tenaga Harian Lepas- Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) menjadi pegawai negeri sipil.

Hal tersebut dilakukan, setelah Jokowi mendengar penjelasan dari Ketua THL-TBPP Gunadi dan lainnya agar 17 ribu penyuluh pertanian diangkat menjadi PNS.

Baca: Nasib Nahas Menimpa Kiper Juventus Usai Tolak Pinangan Timnas Indonesia

Untuk pengkajian peraturan tersebut, kata Jokowi, dirinya akan memanggil Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin untuk membahas aturang tersebut.

"Besok saya akan panggil Menpan peluangnya seperti apa, kalau nanti peluangnya memang ada dan tidak menabrak undang-undang nanti saya undang semuanya tenaga bantu penyuluh pertanian," kata Jokowi dalam acara pertemuan THL-TBPP seluruh Indonesia di GOR Jatidiri Semarang, Jawa Tengah, Minggu (3/2/2019).

Baca: Sidarto Danusbroto: Dari Dulu Sampai Sekarang Karakter Jokowi Tetap Sama

Menurut Jokowi, berdasarkan informasi dari Kementerian Pertanian, saat ini kekurangan penyuluh pertanian sebanyak 40 ribu dan sekarang 17 ribu sudah ada dengan memiliki pengalaman.

Dimana, mereka semuanya digaji melalui APBN melalui sistem kontrak.

"17 ribu ini sudah memiliki pengalaman dan Saya kira pengalaman lapangan juga sangat penting untuk mendampingi petani dalam rangka memperbaiki produktivitas pertanian kita," ucapnya.

Baca: Diskors Seumur Hidup, Mantan Pemain Juventus Minta Pengampunan

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menyatakan tak ingin aturan yang dirinya buat, baik itu lewat Peraturan Presiden ataupun Keputusan Presiden, bertentangan dengan undang-undang.

"Nanti akan kita lihat dulu undang-undangnya memungkinkan tidak. Saya ngomong blak-blakan lo ya. Saya enggak pingin ngomong manis-manis di depan bapak/ibu sekalian," kata dia.

Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved