Perangi Kemiskinan Melalui Integrasi Bansos PKH dengan BPNT

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat serius dalam memerangi kemiskinan dan ketimpangan di tengah masyarakat.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan komitmen Presiden tersebut ditunjukan dengan peningkatan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari dari 2,79 juta KPM pada tahun 2014 menjadi 10 juta KPM sejak tahun 2018, dan akan menjadi 15,6 juta KPM pada tahun 2020.

"Ini menunjukan komitmen yang kuat Presiden Jokowi untuk memerangi kemiskinan. Terbukti survei BPS kemarin angka kemiskinan menurun dari 9,8 persen menjadi 9,66 persen," kata Mensos Agus Gumiwang saat pencairan PKH di kota Makasar, Sulawesi Tengah, Rabu (6/2/2019).

Menurutnya angka tersebut merupakan capaian yang sangat membanggakan.

Mensos menambahkan kenaikan jumlah KPM juga didukung kenaikan anggaran dari Rp 5,6 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp 19,4 triliun pada tahun 2018, dan meningkat menjadi Rp 34,4 triliun pada tahun 2019.

"Untuk Tahap I Tahun 2019 ini saja, Pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial PKH sebesar Rp. 12,2 triliun," kata Agus Gumiwang.

Tidak hanya menambah jumlah anggaran, dikatakan Mensos pemerintah juga mendorong KPM untuk bisa meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberikan berbagai pelatihan wirausaha dan pengelolaan keuangan keluarga.

Untuk itu, Kemensos juga meningkatkan SDM PKH.

"Bapak Jokowi tuh sayang banget sama ibu-ibu. Jangan pernah ragukan rasa cinta Bapak Jokowi terhadap masyarakat miskin. Ibu-Ibu harus juga berjuang memperbaikin perekonomian keluarga," kata Mensos.

“Presiden mengimbau pemanfaatan Program Keluarga Harapan ini digunakan untuk meningkatkan taraf hidup khususnya kesehatan,pendidikan dan Kesejahteraan” tambah Mensos.

Mengenai jumlah pertambahan KPM pada Tahun 2019 Mensos menjelaskan akan adanya kenaikan KPM menjadi 15 Juta KPM.

Bantuan Bervariasi

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat mengatakan untuk tahun 2019 bentuk bantuan bervariasi.

“Sudah diberitahu Pendamping ibu-ibu?” tanya Harry yang diiyakan para KPM.

Seperti yang diketahui, nilai bantuan mulai tahun 2019 berbeda sesuai dengan beban tanggungan per Keluarga Penerima Manfaat dengan maksimal satu keluarga 4 orang.

Pencairan bantuan sosial PKH Tahap I di tahun 2019 ini sudah mencapai 89 persen (per tanggal 4 Februari 2019-red).

Untuk tahap selanjutnya, pencairan akan dimulai lagi pada awal bulan April 2019.

Berdialog Bersama

Mensos juga menyempatkan diri dalam lawatannya berbincang dengan para anggota E-Warong dan KUBE PKH.

Salah satu produk yang menarik perhatian Mensos ialah otak-otak khas Makassar serta Abon Ikan dari salah satu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) PKH Fatimah Azzahra yang konon rasanya berbeda dari otak-otak dan Abon Ikan lainnya.

Selain makanan, Mensos juga memborong kerajinan daur ulang bungkus kemasan detergen berupa sendal, tas, dan bunga-bunga plastik.

Tak ketinggalan, Mensos dan Dirjen Linjamsos menyaksikan langsung pembelian sembako dan pencairan dana PKH oleh salah satu KPM di agent BRI Link.

Dalam kesempatan penyaluran ini, Mensos didampingi Walikota Makassar Mohammad Hamdan Pomanto, Wakil Gubernur Andi Sudirman Sulaiman, Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Harry Hikmat, Direktur Jaminan Sosial Keluarga Nur Pujianto, Sekeretaris Ditjen PFM MO Royani, Staf Khusus Mensos, dan Staf Ahli Mensos.

Sementara itu, rekapitulasi penyaluran di Kota Makassar Tahap I berjumlah 30.329.950.000 pada 22.793 Keluarga Penerima Manfaat.

Lalu, Bantuan Pangan Non Tunai sebesar 3.750.450.000 bagi 34.095 Keluarga.