Breaking News:

Indonesia Tidak Akan Bebas Korupsi, Jika Pemerintah Tidak Selesaikan Kasus Kontrak JICT

serikat pekerja berencana menggelar mogok kerja dan aksi mogok makan untuk menuntut kejelasan nasib pekerja yang di PHK

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT) bersama pekerja pelabuhan Indonesia melakukan aksi di depan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Jakarta, Selasa (26/2/2019). Nasib perpanjangan kontrak JICT jilid II kepada Hutchison yang terindikasi korup dan nasib ratusan pekerja yang di-PHK belum jelas jelang masa habis kontrak Hutchison jilid I pada 26 Maret 2019. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal (SP JICT), Firmansyah, mengatakan nasib perpanjangan kontrak JICT jilid II kepada Hutchison yang terindikasi korup dan nasib ratusan pekerja yang di-PHK belum jelas jelang masa habis kontrak Hutchison jilid I pada 26 Maret 2019.

Karena itu, serikat pekerja berencana menggelar mogok kerja dan aksi mogok makan untuk menuntut kejelasan nasib pekerja yang di PHK dan kerugian negara Rp 4,08 trilyun dalam kasus perpanjangan kontrak JICT.

"Kami sudah persiapkan semuanya,“ kata Firman, Selasa  (26/2/2019) saat aksi di Kementrian BUMN.

Pernyataan ini merespons pemerintah dan penegak hukum yang berlarut menyelesaikan kasus perpanjangan kontrak JICT.

Menurut audit inevstigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kontrak Hutchison jilid II ini melanggar berbagai aturan dan merugikan keuangan negara setikanya Rp 4,08 trilIun.

Kontrak yang menurut auditor negara ini ilegal masih dijalankan paksa oleh manajemen Hutchison di JICT.

Selain kasus korupsi perpanjangan kontrak JICT, manajemen Hutchison terus berupaya untuk memberangus pekerja.

Padahal ratusan pekerja ini telah membantu Hutchison menciptakan keuntungan untuk dinikmati oleh perusahaan asal Hong Kong ini.

Namun Hutchison dinilai gagal memenuhi keadilan bagi pekerja.

Dari aspek pengelolaan BUMN, bagaimana mungkin perusahaan multinasional asing Hutchison diberikan konsesi sejak 1999 sampai 2019, namun bebas memberangus dan melakukan PHK ratusan anak bangsa.

Halaman
12
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved