Mabes Polri Konfirmasi Penetapan Status Tersangka kepada 3 Ibu yang Diduga Lakukan Kampanye Hitam

Mabes Polri membenarkan bahwa tiga ibu-ibu yang melakukan kampanye hitam terhadap paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin ditetapkan sebagai ters

Mabes Polri Konfirmasi Penetapan Status Tersangka kepada 3 Ibu yang Diduga Lakukan Kampanye Hitam
Vincentius Jyestha/Tribunnews.com
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mabes Polri membenarkan bahwa tiga ibu-ibu yang melakukan kampanye hitam terhadap paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin ditetapkan sebagai tersangka.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan berdasarkan informasi dari Polda Jawa Barat ketiganya telah ditahan.

"Ya, sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, info dari (Polda) Jabar," ujar Dedi, ketika dikonfirmasi via WhatsApp, Selasa (26/2/2019).

Sebelumnya diberitakan, Mabes Polri mengatakan tiga ibu-ibu yang ditangkap karena diduga melakukan kampanye hitam pada paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin, bisa terjerat Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Baca: Rupiah Menguat 28 Poin, 1 USD Dibanderol Rp 13.989

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan jika pelaku melakukan tindak pidana melalui media sosial maka akan dijerat dengan UU ITE. Akan tetapi, kata dia, apabila melakukan tindak pidana dengan cara konvensional dapat dijerat KUHP.

"Kalau dia menyebarkan berita bohong melalui medsos maka dia akan dijerat melalui ITE, kalau dilakukan secara konvensional dikenakan KUHP," ujar Dedi, di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/2/2019).

Jenderal bintang satu itu menyebut ketiga ibu-ibu tersebut bukanlah termasuk timses dari Badan Pemenangan Nasional (BPN)Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Oleh karena itu, Bawaslu tidak melakukan investigasi. Alasannya, Bawaslu akan bertindak menyelidiki ada tidaknya pelanggaran pemilu apabila mereka termasuk ke dalam timses paslon.

Polisi pun bertindak lantaran mereka tidak termasuk timses. Atau dengan kata lain, hal tersebut masuk ke ranah hukum pidana murni.

"Dari hasil penyelidikan sementara ketiganya bukan merupakan timses," kata dia.

"Kalau Bawaslu menilai ada pelanggaran tindak pidana pemilu maka Bawaslu yang akan menangani melalui sentra Gakkumdu. Gakkumdu yang akan menangani itu," tandas Dedi.

Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved