Jangan Gunakan Isu Keamanan TI untuk Mendelegitimasi KPU

Prabowo-Sandi akan mundur dalam kontestasi Pilpres 2019 jika KPU terbukti melakukan kecurangan. mendelegitimasi KPU

Jangan Gunakan Isu Keamanan TI untuk Mendelegitimasi KPU
TRIBUNKALTIM/Nevrianto Hardi Prasetyo
PELIPATAN SURAT SUARA - Sejumlah pekerja melipat surat suara anggota DPR RI di Gudang KPU Samarinda, Kompleks Pergudangan di Jalan Ir Sutami, Sungai Kunjang, Samarinda. Kalimantan Timur, Sabtu (2/3/3019). Sebanyak sekitar 200 pekerja asal kota Samarinda dan sekitarnya dilibatkan melipat surat suara mulai pukul 08.00 hingga 17.00 WITA. (TRIBUNKALTIM/Nevrianto Hardi Prasetyo) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta kubu capres-cawapres 02 Prabowo-Sandi tidak menggunakan isu keamangan Teknoloi Informasi (TI) untuk mendelegitimasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Permintaan ini disampaikan juru bicara PSI bidang TI, Sigit Widodo, Rabu (5/3/2019).

Isu keamanan TI KPU pertama kali dilontarkan oleh Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais. Akhir pekan lalu Amien meminta KPU melakukan audit forensik terhadap sistem TI KPU untuk mencegah terjadinya kecurangan di Pemilu 2019.

Amien mengatakan akan mendatangi kantor KPU pada April mendatang untuk melakukan audit tersebut dan mengancam Prabowo-Sandi akan mundur dalam kontestasi Pilpres 2019 jika KPU terbukti melakukan kecurangan.

Sigit menilai, isu dan ancaman yang dilontarkan Amien merupakan upaya sistematis untuk mendelegitimasi KPU. “Kekhawatiran Pak Amien jelas tidak ada dasarnya, baik secara teknis maupun jika dilihat dari aturan perundangan yang berlaku,” ujar Sigit.

Sigit menegaskan sistem Situng yang digunakan oleh KPU untuk melakukan perhitungan berbasis komputer tidak dapat digunakan sebagai dasar penetapan hasil Pemilu.

“Di dalam Undang-undang Pemilu jelas yang digunakan sebagai dasar penetapan nantinya hanya perhitungan manual. Situng hanya digunakan sebagai data pembanding saja,” kata Sigit.

Sigit yang pernah menjabat sebagai Direktur Operasional Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) ini mengapresiasi digunakannya Situng oleh KPU sejak Pemilu 2014.

“Situng memberikan transparansi kepada masyarakat dan datanya dapat digunakan sebagai pembanding seperti yang dilakukan inisiatif Kawal Pemilu di 2014 lalu,” katanya.

Dari sisi teknis, Sigit menilai Situng menggunakan sistem yang aman dan sangat sulit untuk diretas. “Situng menggunakan jaringan tertutup yang tidak terhubung ke jaringan publik. Data dari Situng hanya di-generate read only untuk disajikan kepada publik. Jika misalnya data yang muncul ke publik diretas, data di Situng sendiri tidak akan bisa diubah,” jelas Sigit.

Baca: Yakin KPU Profesional, Jimly Justru Khawatirkan Netralitas ASN

Sigit mengibaratkan jaringan tertutup ini seperti kolam yang tidak terhubung ke sungai manapun. “Tidak bisa seseorang memancing ikan di kolam tersebut dari sungai,” katanya. “Jadi, peretasan hanya bisa dilakukan jika secara fisik si peretas datang dan menggunakan komputer yang ada di KPU atau KPUD,” kata Sigit.

Meskipun sudah hadir secara fisik di KPU atau KPUD, menurut Sigit pengubahan data sangat sulit dilakukan oleh si peretas. “Akun penginput dilindungi dengan kata sandi. Selain itu KPU menggunakan juga verifikator dan pengawas untuk menjaga kebenaran data,” kata Sigit.

Menurut Sigit, audit sistem KPU boleh saja dilakukan. “Secara ideal, semua sistem TI memang harus diaudit. Namun tentu auditornya harus pihak independen, bukan dari peserta Pemilu seperti yang dikendaki oleh Pak Amien. Bisa saja dari BPPT atau perguruan tinggi, misalnya,” kata Sigit.

Sigit yang juga caleg DPR-RI ini kembali mengingatkan, kalaupun ternyata data tersebut masih bisa diretas, tidak akan mempengaruhi hasil Pemilu.

Baca: Jusuf Kalla Yakin KPU Netral

“Kita misalkan saja ada peretas yang super hebat bisa masuk ke jaringan tertutup milik KPU, menurut Undang-undang Pemilu, hasil Situng tidak bisa digunakan untuk penetapan. Jadi tidak usah lebay, lah,” ujarnya.

Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved