Romahurmuziy Ditangkap KPK

Prihatin Penangkapan Romahurmuziy, Ketua MPR Minta Semua Pihak untuk Tidak Berspekulasi

Zulkifli prihatin dan meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi terkait status hukum seseorang sebelum ada keterangan resmi dari penegak hukum.

Prihatin Penangkapan Romahurmuziy, Ketua MPR Minta Semua Pihak untuk Tidak Berspekulasi
Tribun Jabar/Mega Nugraha
Ketua MPR Zulkifli Hasan saat ditemui di Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung Jumat (15/3/2019). TRIBUN JABAR/MEGA NUGRAHA 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Zulkifli Hasan sempat memberikan keterangannya soal kabar operasi tangkap tangan Anggota DPR RI M Romahurmuziy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Surabaya, Jawa Timur.

Sekedar catatan, KPK belum menetapkan status hukum Romahurmuziy sejak diamankan pag‎i kamrin.

Sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik memerlukan waktu 1x24 jam untuk menetapkan status hukum Romahurmuziy tersebut.

"Saya prihatin. Itu teman kita, Romi (panggilan akrabnya) mudah-mudahan diberi kekuatan, kesabaran, ketabahan. Saya sungguh prihatin," ujar Zulkifli Hasan saat ditemui di Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung Jumat (15/3/2019).

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (menggunakan topi dan masker) dikawal petugas setibanya di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/3/2019). Romahurmuziy yang terjaring OTT KPK akan menjalani pemeriksaan karena diduga terkait kasus transaksi haram dalam pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) di pusat dan daerah. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (menggunakan topi dan masker) dikawal petugas setibanya di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (15/3/2019). Romahurmuziy yang terjaring OTT KPK akan menjalani pemeriksaan karena diduga terkait kasus transaksi haram dalam pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) di pusat dan daerah. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Prinsip hukum pidana mengatur soal asas legalitas yang memiliki arti setiap orang belum bisa dinyatakan bersalah sebelum ada aturan dan keputusan yang mengaturnya.

Baca: Penampakan Wajah Brenton Tarrant, Pelaku Penembakan di Kota Christchurch yang Menewaskan 40 Orang

Prinsip itu diatur di Pasal 1 ayat 1 KUH Pidana.

Zulkifli Hasan meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi terkait status hukum seseorang sebelum ada keterangan resmi dari penegak hukum terkait.

"Apapun yang terjadi kita tunggu keterangan KPK," kata Zulkifli.

‎Hingga tadi malam, KPK belum mengumumkan status hukum Romahurmuziy karena masih memiliki waktu maksimal hingga Sabtu hari ini.

Hanya saja, KPK sudah mengkonfirmasi orang yang diamankan salah satunya Ketua Umum Partai Politik.

Romahurmuziy sempat diperiksa di Mapolda Jawa Timur.

Editor: Dewi Agustina
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved