Breaking News:

Pemantauan Dana Transfer Daerah Pendidikan Menurut PSI Permasalahan Fundamental

"Permasalahan pemantauan anggaran pendidikan masih merupakan PR besar kita,” tutur Dara

Kompas.com/ GARRY ANDREW LOTULUNG
Calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin berjabat tangan dengan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno dalam debat ketiga Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/3/2019) malam. Peserta debat ketiga kali ini adalah cawapres masing-masing paslon dengan tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, dan budaya 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Juru Bicara PSI, Dara Nasution menilai pertanyaan calon wakil presiden nomor urut 01, KH Maruf Amin mengenai instrumen pemerintah untuk memantau ketepatan sasaran dana transfer daerah bidang pendidikan adalah persoalan fundamental.

"Ini bukan sekadar pertanyaan teknis seperti yang dituduhkan banyak pihak. Permasalahan pemantauan anggaran pendidikan masih merupakan PR besar kita,” tutur Dara dalam keterangan pers yang diterima, Kamis (19/3/2019).

Baca: Pengamat Nilai Debat Ketiga Datar, Performa Maruf Amin dan Sandiaga Uno Jadi Sorotan

Dara menyatakan, selama ini publik seringkali menganggap 20 persen anggaran pendidikan seluruhnya dialokasikan untuk pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi.

Padahal, lanjut Dara, ketiga kementerian utama tersebut hanya menerima 31 persen atau 128,9 triliun dari total anggaran pendidikan tahun 2017 sebanyak 416,6 triliun dan sebanyak 33.7 persen atau 149,7 triliun dari 444,1 triliun dari total anggaran pendidikan tahun 2018.

Sementara itu, lanjut Dara, di tahun 2017, dana pendidikan yang di transfer ke daerah mencapai 268,4 Triliun atau 64,5 persen dari total anggaran pendidikan.

Dana tersebut meningkat di tahun 2018 sebesar 279,5 Triliun atau ssekitar 63 persen dari total anggaran pendidikan.

Sayangnya, dana tersebut keluar belum berbasis data kebutuhan, juga belum adanya sistem instrumen yang dapat memantau dan memberikan gambaran terhadap peningkatan capaian pendidikan di daerah.

“Pertanyaan Pak Kiai Maruf Amin adalah permasalahan fundamental. Publik sering salah paham, seolah 20 persen anggaran pendidikan hanya untuk Kemdikbud, Kemenag, Kemenristek dan Dikti. Padahal, tahun 2017 dana pendidikan yang di transfer ke daerah mencapai 268,4 Triliun atau 64,5 persen dari total anggaran pendidikan. Dana tersebut meningkat di tahun 2018 sebesar 279,5 Triliun atau sekitar 63 persen dari total anggaran pendidikan," kata Dara.

"Sayangnya, dana tersebut keluar belum berbasis data kebutuhan, juga belum adanya sistem instrumen yang dapat memantau dan memberikan gambaran terhadap peningkatan capaian pendidikan di daerah,” ucap Dara.

Dara kemudian menilai jawaban cawapres 02 Sandiaga Uno terkait hal itu tidak menyentuh titik persoalan.

Halaman
12
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved