Embrio ASN, Praja IPDN harus Menjadi Agen Perubahan

Menghadapi skema reformasi birokrasi, aparatur negara harus menjadi pemain yang bermain pada area yang tidak dibatasi waktu.

Embrio ASN, Praja IPDN harus Menjadi Agen Perubahan
Kemenpan RB
Syafruddin mengatakan, pemerintah telah menetapkan tiga sasaran utama reformasi birokrasi, yakni pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, pemerintahan yang efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas. 

SUMEDANG - Dalam skema pemerintahan, Reformasi Birokrasi identik dengan suatu Area Never Ending atau infinite game, karena didalamnya dialiri nafas perubahan yang terus bergulir mengikuti perkembangan peradaban dan zaman.

Menghadapi skema reformasi birokrasi, aparatur negara harus menjadi pemain yang bermain pada area yang tidak dibatasi oleh waktu, harus mencapai kinerja yang maksimal.

”Kita sudah menjadi generasi yang kesekian yang menjalankan pemerintahan. Begitu juga di masa depan, akan ada generasi yang menjalankanya. Praja IPDN adalah embrio Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan melanjutkan perjuangan menjalankan roda pemerintahan di masa mendatang, "ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin saat memberikan kuliah umum di kampus IPDN, Jatinangor, Selasa (26/03).

Syafruddin mengatakan, pemerintah telah menetapkan tiga sasaran utama reformasi birokrasi, yakni pemerintahan yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi, pemerintahan yang efektif dan efisien, serta pelayanan publik yang baik dan berkualitas.

"Mindset aparatur negara harus berubah, bekerja bukan untuk menang, bukan untuk skor, bukan untuk predikat prestasi. Sejatinya, aparatur negara bekerja untuk berjuang demi kehidupan, demi peradaban panjang yang lebih baik," ujarnya.

Diungkapkan, Indonesia berhasil meningkatkan daya saing bangsa dari peringkat 40 menjadi 36. Indeks kemudahan berusaha juga meningkat dari 66,47 menjadi 67,96 di tahun 2018.

Untuk indeks persepsi korupsi stabil dengan skor 37 di tahun 2017 sedangkan indeks efektivitas pemerintah naik 17 level dari peringkat 103 ke 18 dari tahun 2015 sampai dengam 2017.

"Ini adalah momentum yang baik, menandakan kepercayaan, kepuasan dan legitimasi publik terhadap pemerintah," tambahnya.

Menteri mengingatkan, saat ini Indonesia menghadapi dua isu besar, yaitu revolusi industri 4.0 dan bonus demografi. Kedua isu strategis ini perlu dikelola dengan baik sebagai jaminan bagi bangsa Indonesia agar mampu meraih keemasannya tahun 2045.

"Generasi muda harus optimis mengkombinasikan kedua isu itu guna menunjukkan kemampuan bangsa di mata dunia. Saingan anda nanti bukan lagi pekerja asing terampil, tetapi robot dan kecerdasan buatan," sergahnya.

Untuk itu, mantan Wakapolri ini wanti-wanti, agar para praja belajar dengan penuh semangat dan berlatih dengan tekun.

“Jadilah agen perubahan yang langgeng sebagai mesin dinaminasi pemerintahan dalam menjawab perubahan global,” pungkasnya.(*)

Editor: Content Writer
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved