Wasekjen PPP Muzakhir Rida: Sebaiknya Tabayyun, Sebelum Berbicara

Ketua Panitia Khusus (Pansus) dijabat oleh Waketum PPP Arwani Thoafi sampai saat ini. Saat muncul pertama kali di tahun 2012 sampai

Wasekjen PPP Muzakhir Rida: Sebaiknya Tabayyun, Sebelum Berbicara
ISTIMEWA
Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muzakhir Ridha

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muzakhir Ridha mengomentari terkait RUU Larangan Minuman Beralkohol yang kini digodok di DPR. Dikatakan, tidak sulit menemukan sejarah penggodokan RUU tersebut di DPR.

Saat muncul pertama kali di tahun 2012 sampai akhirnya masuk prolegnas 2013, disitu disebutkan,yang pertama kali menginisiasi adalah PPP. "Inisiator prolegnas Anti Miras dilakukan Partai Persatuan Pembangunan yang berlambang Kabah," tegas Muzakhir, Kamis 4/4/2019).

Baca: Pemerintah Bantah Hambat Pembahasan RUU Minuman Beralkohol

Dijelaskan RUU dimaksud sempat kandas. Namun oleh anggota DPR periode 2014-2019, Fraksi PPP bersama Fraksi PKS kembali mengusulkan RUU itu. Ketua Panitia Khusus (Pansus) dijabat oleh Waketum PPP Arwani Thoafi sampai saat ini.

"Setelah berjalan beberapa waktu barulah Fraksi PAN mendukung penggodokan RUU ini. Maka disini jelaslah,ada 3 partai yang terlibat dengan pengusulan RUU ini di DPR dengan PPP sebagai motor penggeraknya. PPP sampai saat ini konsisten untuk menggolkan RUU tersebut di DPR," ia memastikan.

Pernyataan Muzakhir sekaligus mengklarifikasi terkait berita berjudul, http://makassar.tribunnews.com/2019/04/04/viral-video-ustadz-abdul-somad-promosikan-pks-pan-elite-parpol-protes-uas-tidak-tabayun-dulu?page=all

Muzakhir yang juga Caleg PPP apil Sumut III ini mempertegas partainya konsisten memperjuangan RUU Anti Miras menjadi UU.

"Kami yakin, periode kedua Pemerintahan Jokowi, UU Anti Miras akan disetujui. Saya hanya menyarankan agar UAS jangan menjadi Ustadz pembuat hoaks dan memfitnah partai lain,” pungkas mantan Sekjen PB HMI ini.

"Kita menghormati kapasitas beliau sebagai ulama dengan pengikut yang banyak di Indonesia. Namun penggiringan opini tidak bertanggungjawab, hoaks harus dilawan. Demi kelangsungan demokrasi yang berlandaskan kejujuran dan akal sehat. Jadi, sebaiknya tabayyun dahulu sebelum berbicara," ia memastikan.

Editor: Rachmat Hidayat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved