Jelang Pemilu, Mahfud MD Minta Tokoh Politik Jangan Provokasi Rakyat Inbox

Ia hanya meminta para mahasiswa untuk tidak anti politik dan mengajak mahasiswa untuk menggunakan hak suaranya di Pemilu 17 April nanti.

Jelang Pemilu, Mahfud MD Minta Tokoh Politik Jangan Provokasi Rakyat Inbox
Tribunnews.com
Mahfud MD 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha Sukarna

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG -- Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD meminta semua pihak untuk tidak memprovokasi masyarakat saat momen Pemilu 2019 yang akan memilih presiden dan wakilnya, anggota DPR, DPRD kota, kabupaten dan provinsi serta memilih anggota DPD RI.

"Sekarang para tokoh politik, pemimpin politik jangan provokasi rakyat, seperti kalau kalah akan melawan dengan membawa ke dunia internasional lah, gerakan people power lah, pokoknya kalau kalah pasti ada kecurangan lah, kalau suara kurang dari 25 persen pasti curang lah, itu provokasi namanya," ujar Mahfud MD saat berbicara sebagai narsumber diskusi Kebangsaan Milenial dan Partisipasi Politik di Universitas Parahyangan Bandung, Kamis (11/4/2019).

Kata dia, pada 17 April sore, masyarakat akan tahu siapa presiden dan wakilnya yang terpilih secara riil versi hitung cepat lembaga survey.

Setelah itu, masyarakat yang sudah terpecah dengan mendukung salah satu calon presiden dan wakil presiden harus bersatu kembali.

"Katanya kalau ada yang kalah akan bawa ke dunia internasional, saya kasih tahu, tidak ada badan peradilan internasional yang mengurusi pemilihan umum. Yang ada pengadilan sengketa antar negara dan pengadilan kasus kejahatan kemanusiaan, pelanggaran HAM berat yang ada di Denhaag," ujar ‎Mahfud.

Menurut dia, kalaupun ada kecurangan dalam proses pemilu, ada instrumen dan mekanisme hukum yang mengatur.

Misalnya, ‎jika ada kecurangan terhadap hasil pemilu, bisa diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

"Instrumen hukum dan mekanisme pemilu yang bagus sudah ada kok, bisa ajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. KPU sekarang lembaga independen tidak di bawah presiden, KPU diawasi Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Beda dengan zaman dulu, penyelenggara pemilu ada di bawah presiden," ujar mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu.

‎Pada kesempatan diskusi yang dihadiri ratusan mahasiswa Unpar itu, pantauan Tribun, ia tidak mengkampanyekan salah satu calon presiden manapun.

Ia hanya meminta para mahasiswa untuk tidak anti politik dan mengajak mahasiswa untuk menggunakan hak suaranya di Pemilu 17 April nanti.

"Jangan sampai golput, pemilu, milih presiden dan anggota dewan perwakilan ukan memilih pemimpin sangat baik, tapi memilih pemimpin orang yang lebih baik daripaa orang tidak baik. Presiden mana yang kita butuhkan, saudara-saudara pilih sendiri sesuai dengan yang anda butuhkan," ujar dia.

Hadir pula pembicara lainnya yakni Alissa Wahid, putri mantan Presiden RI Abdulrahman Wahid. ‎Ia juga meminta para mahasiswa untuk menggunakan hak pilihnya di Pemilu yang akan digelar pekan depan.

"Pilih pemimpin yang sesuai dengan pemikiran kaian, cocok enggak niat mereka memimpin dengan konsepsi kalian, cek rekam jejaknya bagaimana, jangan disertai baper," ujarnya. (men)

Editor: Hendra Gunawan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved