Pemilu 2019

24 WNI di Korea Utara Gunakan Hak Pilihnya, Partisipasi Capai 100 Persen

Sebanyak 24 warga negara Indonesia (WNI) di Korea Utara berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum (Pemilu) 2019, Minggu.

24 WNI di Korea Utara Gunakan Hak Pilihnya, Partisipasi Capai 100 Persen
KBRI Pyongyang
Pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN)-001 di KBRI Pyongyang, pada Minggu (14/4/2019). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 24 warga negara Indonesia (WNI) di Korea Utara berpartisipasi dan menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum (Pemilu) 2019, pada Minggu (14/4/2019).

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pyongyang Korea Utara menyelenggarakan pemilu di tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN)-001 di KBRI Pyongyang, pada pukul 08.00 hingga 18.00 waktu setempat.

Ketua PPLN Pyongyang, Cecep Junaria mengatakan, pemilu berjalan lancar dan aman, di mana sebanyak 24 WNI di Korea Utara, menggunakan hak pilihnya.

Rinciannya sebanyak 16 daftar pemilih tetap (DPT), 6 daftar pemilih tambahan (DPTb), dan 2 daftar pemilih khusus (DPK), termasuk seorang turis asal Indonesia yang sedang berkunjung.

Duta Besar RI untuk Korea Utara Berlian Napitupulu
Duta Besar RI untuk Korea Utara Berlian Napitupulu.

"Dengan jumlah tersebut, tingkat partisipasi WNI di Korea Utara pada Pemilu 2019 mencapai 100 persen, bahkan lebih karena ada satu orang tambahan. Proses pemungutan suara berlangsung dengan aman, tertib dan lancar. Walau pemungutan suara telah selesai, namun penghitungan suara di Pyongyang baru akan dilaksanakan pada Rabu 17 April 2019," ujar Cecep Junaria dalam keterangannya, Senin (15/4/2019).

Sebelumnya, Duta Besar RI untuk Korea Utara Berlian Napitupulu telah mengingatkan agar seluruh warga negara Indonesia di Pyongyang Korea Utara untuk berpartisipasi aktif pada pemilu serentak 2019 ini.

Dubes Berlian Napitupulu menegaskan bahwa ini merupakan kesempatan langka yang hanya satu kali dalam lima tahun.

"Pemilu ini kesempatan sangat penting untuk menentukan pemimpin bangsa dan negara di masa depan, setidak-tidaknya lima tahun ke depan. Makanya jangan sampai tidak menggunakan haknya alias golput. Dan tolong agar semua pihak melaksanakan tugasnya masing-masing dengan baik dan secara bertanggungjawab," ungkap Dubes Berlian Napitupulu.

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Dewi Agustina
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved