KPK Eksekusi 15 Tahanan Korupsi ke Dalam Bui

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi 15 terpidana kasus korupsi dalam dua kasus berbeda ke dalam bui.

KPK Eksekusi 15 Tahanan Korupsi ke Dalam Bui
Dok KPK
Sebanyak 15 koruptor dibui KPK. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi 15 terpidana kasus korupsi dalam dua kasus berbeda ke dalam bui.

Proses itu menyusul setelah ke-15 terpidana berkekuatan hukum tetap

Kasus pertama, KPK mengeksekusi 5 orang terkait kasus suap Pengurusan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas Pembangunan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto Tahun 2015.

Para terpidana tersebut adalah Direktur Operasi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo) Onggo Wijaya, Permit and Regulatory Division Head PT Tower Bersama Infrastructure (Tower Bersama Group) Ockyanto, dan Direktur PT Sumawijaya, Achmad Suhawi. Mereka dieksekusi ke Lapas Porong.

Baca: KPK Perpanjang Masa Pelarangan ke Luar Negeri untuk Iwan Kurniawan

Kemudian, sang penerima suap yaitu Wakil Bupati Malang periode 2010–2015 Ahmad Subhan dan seorang swasta bernama Nabiel Titawano dijebloskan ke Lapas Sidoarjo.

Kasus kedua, KPK mengeksekusi 10 terpidana kasus suap terkait dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

Seluruhnya adalah anggota DPRD Malang.

Mereka adalah Arif Hermanto, Teguh Mulyono, Choirul Amri, Suparno, Harun Prasojo, Choirul Anwar, Mulyanto, Teguh Puji, Soni Budiarto dan seorang wanita Erni Farida.

"Eksekusi dilakukan ke Lapas Porong terhadap para terpidana, khusus Erni Farida eksekusi dilakukan ke Lapas Wanita Malang," kata Juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jakarta, Minggu (28/4/2019).

Febri mengujarkan eksekusi terhadap 14 orang terpidana ke Lapas Porong dilakukan pada hari Rabu (24/4/2019), sedangkan terhadap 1 orang terpidana ke Lapas wanita Malang dilakukan pada hari Kamis (25/4/2019).

"Mereka menjalankan masa hukuman sesuai putusan masing-masing yang telah berkekuatan hukum tetap," pungkas Febri. 

Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Malvyandie Haryadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved