Pemindahan Ibu Kota Negara

Selain Pemindahan Ibu Kota, Isu Penataan Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Juga Penting

Memindahkan ibu kota bukan sekedar isu dari daerah, tapi juga bagaimana Jakarta tidak ditinggalkan

Selain Pemindahan Ibu Kota, Isu Penataan Jakarta Jadi Pusat Ekonomi Juga Penting
Theresia Felisiani/Tribunnews.com
Suasana diskusi bertema : Pindah Ibu Kota Nih? , sabtu (4/5/2019) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Banyak faktor yang menjadi pertimbangan perlunya memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta.

Robert Endi Jaweng dari Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah ‎berpendapat selain soal pemindahan ibu kota, yang juga penting untuk dibahas ialah soal penataan Jakarta.

"Memindahkan ibu kota bukan sekedar isu dari daerah, tapi juga bagaimana Jakarta tidak ditinggalkan," ujar Endi Jaweng dalam sebuah diskusi bertema : Pindah Ibu Kota Nih? , Sabtu (4/5/2019) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat.

Terlebih Bappenas telah menyampaikan untuk ibu kota baru yang diposisikan nantinya adalah fungsi pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Termasuk pula pertahanan keamanan seperti TNI-Polri serta kedutaan besar dan perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia.

Baca: Baharkam Mabes Polri Gelar Bakti Sosial untuk Warga Pulau Panggang Kepulauan Seribu

Sementara fungsi jasa keuangan, perdagangan dan industri seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menurut Bappenas akan tetap di Jakarta.

Alhasil Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis bahkan harus sudah menjadi ppusat bisnis yang levelnya regional atau level Asia Tenggara.

Sehingga menurut Endi Jaweng, bahasan soal penataan kembali Jakarta sebagai pusat bisnis sama pentingnya dengan isu pemindahan ibu kota.

"Agenda menata Jakarta juga penting‎, kita tidak meninggalkan Jakarta karena bisnis dan ekonomi pusat masih di sini (Jakarta)," imbuhnya.

Terakhir Endi Jaweng merasa pemindahan ibu kota bisa menjadi momentum untuk mengubah strategi pembangunan dengan membayangkan 10-50 tahun kedepan, dimana birokrasi harus lebih ramping.

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Johnson Simanjuntak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved