Breaking News:

ICW Beberkan Tiga Pola Korupsi di Pengadilan

Indonesia Coruption Watch (ICW) memetakan tiga tahapan pola korupsi yang terjadi di sektor pengadilan.

Ilham Rian Pratama/Tribunnews.com
Kurnia Ramadhana 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Glery Lazuardi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Indonesia Coruption Watch (ICW) memetakan tiga tahapan pola korupsi yang terjadi di sektor pengadilan.

Aktivis ICW, Kurnia Ramadhana, mengatakan tiga tahapan pola korupsi di sektor pengadilan, yaitu saat mendaftarkan perkara, tahap sebelum persidangan, dan saat persidangan.

"ICW memetakan pola korupsi yang terjadi di sektor pengadilan. Setidaknya ada tiga tahapan," kata Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Selasa (7/5/2019).

Baca: Tersangka Pembunuh Istri dan Anak di Ulee Madon Aceh Utara Ditangkap di Aceh Besar

Tahap pertama pada saat mendaftarkan perkara.

Dia menjelaskan, pada tahap ini terjadi upaya permintaan uang jasa.

"Ini dimaksudkan agar salah satu pihak mendapatkan nomor perkara lebih awal lalu oknum di pengadilan mengiming-imingi dapat mengatur perkara tersebut," kata dia.

Baca: Peneliti LIPI Nilai Wajar Demokrat Bilang Akan Tetap Bersama Koalisi Prabowo-Sandi Hingga 22 Mei

Untuk tahap kedua, kata dia, tahap sebelum persidangan.

Menurut dia, korupsi pada tahap ini untuk menentukan majelis hakim yang dikenal dapat mengatur putusan.

Sedangkan, tahapan ketiga, dia mengungkapkan, terjadi pada saat persidangan.

Baca: Dipacari Seorang Pengusaha, Hilda Vitria Sebut Sosoknya Sangat Dewasa

"Modus ini yang paling sering dilakukan, caranya dengan menyuap para hakim agar putusannya menguntungkan salah satu pihak," kata dia.

Dia menambahkan, gambaran pola tersebut patut untuk dijadikan perhatian bersama agar ke depan tidak ada lagi pihak yang menambah catatan kelam dunia pengadilan Indonesia.

Coreng nama pengadilan

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, Kayat, semakin meruntuhkan citra pengadilan di mata masyarakat.

ICW mencatat pada era Hatta Ali menjabat Ketua Mahkamah Agung, setidaknya sudah ada 20 orang Hakim yang terlibat praktik korupsi.

"Sudah barang tentu dengan penindakan yang dilakukan KPK terhadap oknum Hakim di Pengadilan Negeri Balikpapan akan semakin meruntuhkan citra pengadilan di mata masyarakat," kata Aktivis ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangannya, Selasa (7/5/2019).

Baca: BNN Gagalkan Penyelundupan Ganja Melalui Jasa Ekspedisi

Hal tersebut terbukti dengan rilis survei yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2018 lalu yang menempatkan sektor pengadilan pada tiga urutan terbawah dalam lembaga rawan terjadi korupsi.

Seorang Hakim yang terlibat kasus korupsi, menurut dia, sebenarnya tidak hanya bersinggungan pada regulasi hukum saja, akan tetapi juga melanggar kode etik.

Baca: Sandiaga Uno: Prabowo Bukan Diktator, Tidak Bisa Beri Perintah Pendukungnya Lakukan People Power

Dia menjelaskan, Pasal 12 huruf c UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa seorang hakim yang menerima hadiah atau janji untuk mempengaruhi sebuah putusan diancam dengan pidana maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp 1 milyar.

"Selain itu Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim telah menegaskan bahwa Hakim tidak boleh meminta atau menerima pemberian atau fasilitas dari advokat ataupun pihak yang sedang diadili," katanya.

Diberhentikan MA

Mahkamah Agung (MA) memberhentikan untuk sementara waktu hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, Kayat, mulai 3 Mei 2019.

Upaya ini dilakukan menyusul penetapan tersangka Kayat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Juru Bicara MA, Andi Samsan Nganro, mengatakan pemberhentian sementara tertuang di Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/SK/V/2019.

Menurut dia, SK ini mengacu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Baca: TKN Minta Bawaslu Secepatnya Selesaikan Kasus Temuan Formulir C1 di Menteng

"Keputusan ketua mahkamah agung yaitu pemberhentian sementara dari jabatan pegawai negeri atas nama Saudara Kayat, hakim muda Pengadilan Negeri Balikpapan," ujar Andi Samsan, Senin (6/5/2019).

Mengacu pada Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/SK/V/2019, Hakim Kayat diberikan uang pemberhentian sementara sebesar 50 persen dari penghasilan terakhirnya sebagai hakim muda di Pengadilan Negeri Balikpapan. 

Gaji ini mulai berlaku pada 1 Juni 2019 mendatang.

Baca: KPK Cermati Beberapa Poin Permohonan Praperadilan Romahurmuziy

Dia menegaskan, apabila Kayat tidak terbukti bersalah dari perkara itu maka dari keputusan itu akan diperbaiki oleh pihak MA.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Hakim PN Balikpapan Kayat sebagai tersangka kasus dugaan suap pemulusan perkara penipuan.

Selain Kayat, KPK juga menjerat dua orang lainnya dalam kasus ini, yaitu pengacara Jhonson Siburian, dan pihak swasta Sudarman.

Kayat dijanjikan menerima suap sekira Rp 500 juta dari Sudarman yang tengah berperkara di PN Balikpapan. Sudarman terjerat kasus pemalsuan surat bersama dua terdakwa lainnya.

Baca: Mardani Sebut Slogan Gantipresiden Sudah Tutup, HNW Bilang Itu Pelintiran, Mana yang Benar?

Pemberian fee sebesar Rp 500 juta diberikan Sudarman melalui Jhonson selaku pengacaranya agar Sudarman terbebas dari kasus pemalsuan dokumen.

Pada saat itu, medio 2018, Sudarman pun belum bisa memenuhi permintaan hakim Kayat. Namun Sudarman siap memberikan Rp 500 juta jika tanahnya di Balikpapan laku terjual.

Untuk memberikan keyakinan pada Kayat, Sudarman sampai menawarkan agar Kayat memegang sertifikat tanahnya dan akan memberikan uang setelah tanahnya laku terjual.

Namun, Kayat menolak dan meminta fee diserahkan dalam bentuk tunai saja.

Kemudian, Desember 2018, jaksa penuntut umum menuntut Sudarman pidana 5 tahun penjara.

Beberapa hari kemudian, Sudarman divonis bebas oleh hakim Kayat.

Baca: KSAD Bentuk Tim Telusuri Oknum TNI AD yang Sebar Berita Bohong Kepada Rizal Ramli

Sekitar sebulan setelah pembacaan putusan, uang belum juga diserahkan oleh Sudarman.

Kayat pun menagih janji melalui Jhonson.

Lalu pada 2 Mei 2019, Jhonson bertemu Kayat di PN Balikpapan dan Kayat menyampaikan akan dipindahtugaskan ke Sukoharjo.

Pada 3 Mei 2019, karena sudah mendapatkan uang muka dari pihak pembeli tanahnya, Sudarman mengambil uang sebesar Rp 250 juta di sebuah bank di Balikpapan.

Dari jumlah tersebut, Rp 200 juta ia masukan ke dalam kantong plastik hitam, dan Rp 50 juta ia masukan ke dalam tasnya.

Kemudian ia menyerahkan uang Rp 200 juta kepada Jhonson dan stafnya untuk diberikan pada Kayat di sebuah Restoran Padang. 
Selanjutnya, pada 4 Mei 2019, Jhonson menyerahkan uang sebesar Rp 100 juta kepada Kayat di PN Balikpapan. Sedangkan Rp 100 juta lainnya ditemukan di kantor Jhonson.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Kayat disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, Sudarman dan Jhonson disangkakan melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55.

Berita Populer
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Adi Suhendi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved